Penilaian Ombudsman Soal Kepatuhan Pelayanan Publik Sesuai UU nomor 25 Tahun 2009

Jan 08, 2022 18:27
Gedung Ombudsman RI.(Foto: Istimewa).
Gedung Ombudsman RI.(Foto: Istimewa).

JATIMTIMES - Sebanyak 38 pemerintah daerah (Pemda) di Jawa Timur (Jatim) mendapatkan penilaian pada tingkat kepatuhan pelayanan publik tahun 2021 di Jakarta. Dalam penilaian tersebut, hanya ada 9 daerah yang masuk ke dalam kategori zona hijau dengan skor 81-100. 

Zona hijau yang berarti dinilai memiliki kepatuhan tinggi pemenuhan standar pelayanan sesuai UU No 25/2009 (skor 81-100) hanya enam kabupetan dan tiga kota. Sedang yang masuk penilaian zona kuning atau kepatuhan sedang (50-80) ada 21 kabupaten dan enam kota. Lalu, yang mendapatkan nilai zona merah alias kepatuhan rendah ada dua kabupaten. 

Sembilan kabupaten/kota di Jawa Timur yang mendapatkan zona hijau adalah Pemkab Banyuwangi (skor 96,75), Pemkab Bondowoso (94,29), Pemkab Lumajang (92,45), Pemkab Probolinggo (92,08), Pemkab Ponorogo (91,77), Pemkot Blitar (91,45), Pemkot Malang (87,29), Pemkot Surabaya (83,63), dan Pemkab Lamongan (83,13).

Sedang dua kabupaten yang masuk zona merah adalah Pemkab Nganjuk (45,01) dan Pemkab Malang (44,82). Baru pada tahun ini ada pemda di Jawa Timur yang masuk zona merah.

‘’Hasil penilaian ini merupakan potret kualitas pelayanan publik di Jawa Timur. Tahun ini terjadi penurunan. Pembandingnya, hasil survei 2019, yang hasilnya separo dari total responden mendapatkan zona hijau,’’ ujar Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Timur Agus Muttaqin.

Pada 2019, survei kepatuhan melibatkan sampel 16 responden dari provinsi/kabupaten/kota. Hasilnya 11 atau 69 persen responden memperoleh predikat zona hijau. 

Sedang pada 2021 (2020 tidak ada penilaian) menggunakan 39 responden dengan rincian 29 kabupaten, 9 kota, dan 1 provinsi. Hasilnya, hanya sembilan responden mendapatkan zona hijau. Selain itu objek penilaian berbeda karena memasukkan pemenuhan standar pelayanan elektronik dalam menentukan bobot penilaian. 

"Terjadi penurunan persentase, dari 69 persen zona hijau menjadi tinggal 23 persen, sekalipun metodologi dan responden penilaian tahun ini berbeda. Ini menjadi evaluasi pelayanan publik di daerah,’’ jelas Agus.

Menurut dia, penurunan persentase pemda dengan kepatuhan tinggi itu bisa terjadi karena dampak pandemi dan perubahan SOTK (susunan organisasi dan tata kerja) setelah pemberlakuan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja

Pengumuman hasil penilaian kepatuhan pelayanan publik tersebut diumumkan oleh Ombudsman RI di Jakarta. Acara yang diawali dengan sambutan dari Presiden Jokowi secara virtual itu dihadiri oleh Ketua Ombudsman RI Mukhammad Najih dan delapan anggota pimpinan.

Lima kepala daerah dari masing-masing kabupaten/kota/provinsi terbaik juga ikut menghadiri dan menerima penghargaan. 

Dari Jawa Timur, satu-satunya pemda yang masuk lima besar adalah Pemkot Blitar. Wali Kota Blitar Santoso hadir langsung menerima penghargaan peringkat lima pemkot se-Indonesia dengan kepatuhan tinggi dengan skor 91,45. 

Menanggapi hal tersebut, Bupati Malang HM. Sanusi mengatakan bahwa pihaknya belum menerima informasi tersebut. Dengan nada bicara yang terkesan heran, ia membandingkan bahwa Pemkab Malang baru saja mendapatkan penghargaan Keterbukaan Informasi (KI) Award dalam hal pelayanan publik pada tahun 2021 lalu. 

"(Ombudsman RI) melihatnya darimana?, Padahal Kabupaten Malang dalam pelayanan publik, itu di KI Award itu masuk terbaik. Tinggal Ombudsman ini yang mananya (penilaian)," ujar Sanusi, Rabu (5/2/2022) siang. 

Sanusi juga mengaku bahwa Pemkab Malang telah mendapatkan beberapa penghargaan di bidang pelayanan publik dari sejumlah kementerian. Seperti dari Kementeriam Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pendayagunaan Reformasi dan Birokrasi (Kemenpan RB). 

"Banyak, kita sudah ada 24 penghargaan soal pelayanan publik. Termasuk sebagai kabupaten sangat inovatif dari Kemendagri, dan dari Kemenpan RB. Semua kementerian hampir memberikan penilaian baik kepada Kabupaten Malang. Jadi saya ndak tahu (Ombudsman RI) meniainya dari mana, yang jelas untuk pelayanan publik sudah lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya," pungkas Sanusi. 

Topik
OmbudsmanMal Pelayanan Publik Kabupaten MalangPemkab Malang

Berita Lainnya

Berita

Terbaru