Minta Regulasi Tambahan Soal Perpres 104, APDESI Komunikasi dengan Kejaksaan

Jan 06, 2022 18:47
Ketua Bidang Pariwisata dan Lingkungan Hidup DPP APDESI, Helmiawan Khodidi. (Foto: Riski Wijaya/ MalangTIMES).
Ketua Bidang Pariwisata dan Lingkungan Hidup DPP APDESI, Helmiawan Khodidi. (Foto: Riski Wijaya/ MalangTIMES).

JATIMTIMES - Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) masih melakukan beberapa upaya untuk dapat memanfaatkan dana desa (DD) dengan aman dan tidak berpotensi tersandung kepada perkara hukum. Apalagi, dengan beberapa aturan yang disebutkan pada Peraturan Presiden (Perpres) 104 tahun 2021. 

Dimana di dalam Perpres tersebut juga dijelaskan tentang hal-hal yang menjadi prioritas dalam pengalokasian DD, termasuk dengan persentasenya. Salah satunya, bahkan sempat menimbulkan gejolak pada beberapa waktu lalu adalah alokasi DD untuk bantuan langsung tunai. Di mana di dalam Perpres itu disebutkan minimal 40 persen dari DD yang diterima masing-masing desa, bisa dialokasikan untuk BLT. 

Ketua Bidang Pariwisata dan Lingkungan Hidup DPP APDESI, Helmiawan Khodidi mengatakan bahwa dalam hal tersebut diperlukan adanya regulasi tambahan yang setidaknya bisa memperjelas Pemdes di seluruh Indonesia terkait mekanismenya. 

"Harus dianggarkan dulu. Tapi dalam praktiknya, bulan pertama (Januari) kan sudah tahu jumlah (KPM) nya, ternyata diketahui jumlahnya ada 20 persen, berarti sisa 20 persen, sedangkan minimalnya 40 persen. Berarti kan ada kelebihan," ujar pria yang akrab disapa Didik ini. 

Selain itu, dalam hal ini pria yang juga sebagai Kepala Desa Tumpukrenteng Kecamatan Turen ini juga telah berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Negeri Malang. Tujuannya juga agar lebih  mendapat pencerahan terkait hal itu. 

"Saya sudah ke Kasipidsus dan Kasi Datun, mereka juga menunggu instruksi dari pusat," imbuh Didik.

Pihaknya berupaya untuk memperjelas terkait penjelasan dari Kementerian Desa (Kemendes) beberapa waktu lalu. Yang menyebutkan bahwa jika keluarga penerima manfaat (KPM) di suatu desa tidak mencapai 40 persen dari DD, maka sisanya bisa dikembalikan. 

"Artinya penerjemahan yang disampaikan Kemendes, bahwa boleh dipersilahkan tidak 40 persen, itu nanti dikembalikan. Tapi harus ada harus ada legal opinion yang kuat to. Landasan Perpres atau Permen mungkin," terang Didik.

Menurutnya, kondisi tersebut juga terjadi di desa-desa lain seluruh Indonesia. Untuk itu, menurutnya hal yang paling dimungkinkan adalah adanya regulasi tambahan dari Kementerian atau stakeholder yang lain. Terutama juga harus dikomunikasikan dengan aparat penegak hukum (APH).

"Kan harus dianggarkan dulu 40 persen, penggunaannya dibolehkan jika misalnya hanya 20 persen sesuai dengan KPM nya. Sisanya dikembalikan, nah proses pengembalian ini yang belum ada regulasinya. Perlu ada regulasi tambahan, harus dikomunikasikan dengan APH agar tidak ada menimbulkan sanksi administrasi dalam praktiknya," pungkas Didik. 

Topik
perpres desasasak gantung terpaduKemendes

Berita Lainnya

Berita

Terbaru