Regulasi Baru, Pemkot Malang Bersiap Terapkan E-BMD

Dec 20, 2021 17:33
Sosialisasi Permendagri No 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah di Ijen Suites Hotel Malang, Senin (20/12/2021). (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES).
Sosialisasi Permendagri No 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah di Ijen Suites Hotel Malang, Senin (20/12/2021). (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES).

JATIMTIMES - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang tengah menggencarkan pelayanan berbasis digital. Salah satu yang tengah dipersiapkan, yakni dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) melalui aplikasi e-BMD.

Hal ini mengacu pada regulasi baru yang ditetapkan pemerintah pusat, dimana hal itu tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

Wali Kota Malang Sutiaji menyatakan, implementasi aturan baru tersebut menjadi langkah untuk membuat sistem pendataan terpusat dalam satu data. Dengan penerapan itu, nantinya apa saja pendataan dalam BMD di wilayah Kota Malang akan diketahui secara akuntable dan real time.

"Implementasi berkaitan dengan komitmen pusat untuk membuat satu data sebenarnya. Dengan begitu, misal wilayah ini milik siapa kelihatan, aset Kota Malang berapa kelihatan semua, terdata semua," ujarnya dalam kegiatan Sosialisasi Permendagri No 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah di Ijen Suites Hotel Malang, Senin (20/12/2021).

Regulasi baru ini, menurutnya, menjadikan penyederhanaan dalam penyajian pendataan terkait pengelolaan BMD di daerah. Melalui aplikasi e-BMD itu nantinya akan memudahkan pemerintah daerah untuk mengakses informasi tentang penata usahaan.

Karenanya, sosialisasi ini terus dilakukan kepada semua pihak, termasuk pada Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemkot Malang. Sutiaji berharap, tahun 2022 mendatang, penerapan e-BMD di Kota Malang sudah bisa dijalankan. Meski, diakuinya hal itu perlu proses yang cukup panjang, mengingat berkaitan pula dengan sertifikasi aset-aset daerah.

"Ini penyederhanaan, namanya menuju data ke sana ribetnya luar biasa. Sekarang ada penyempurnaan. Harapannya (e-BMD) sudah selesai semua tahun depan, kita dikasih jatah 2 tahun. Karena digitalisasinya ada yang sudah tersertifikat, ada yang masih proses itu, dan BMD tidak hanya tanah saja, banyak. Baik yang bergerak dan tidak bergerak," terangnya.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang, Subkhan mengatakan, melalui kegiatan ini sebagi bentuk memberikan pemahaman, pengetahuan dan menjadi pedoman bagi seluruh pengelola barang, hingga pejabat penatausahaan barang dalam melakukan administrasi penatausahaan BMD.

"Sehingga, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, khususnya dalam tatacara pembukunan,  inventarisasi, dan pelaporan BMD, pada akhirnya terealisasi implementasi Permendagri No 47 2021 yang akan dilaksanakan e-BMD," jelasnya.

Topik
SutiajiKota Malangnu care kota malangnjulung agro edu tourism

Berita Lainnya

Berita

Terbaru