Pengasuh Pondok Metal Moeslim Al Hidayat Usulkan Pelabelan Ponpes sesuai Afiliasi, Mengapa?

Dec 15, 2021 14:09
Pengasuh Pondok Pesantren Metal Moeslim Al Hidayat di Desa Rejoso Lor, Pasuruan, Jawa Timur, KH Nurkholis Almaulani (Ist)
Pengasuh Pondok Pesantren Metal Moeslim Al Hidayat di Desa Rejoso Lor, Pasuruan, Jawa Timur, KH Nurkholis Almaulani (Ist)

JATIMTIMES - Kasus pelecehan seksual yang belakangan meledak, seperti halnya di pondok pesantren Tahfiz Al-Ikhlas Cibiru Bandung,  jelang muktamar Nahdlatul Ulama (NU), menjadi persoalan tersendiri. Hal itu juga menjadi preseden buruk bagi pesantren, di mana pesantren dianggap menjadi sarang pelecehan seksual.

Melihat itu, Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Metal Moeslim Al Hidayat di Desa Rejoso Lor, Pasuruan, Jawa Timur, KH Nurkholis Almaulani, mendorong untuk pihak terkait, memberikan label pada Pondok Pesantren.

"Saya mengusulkan dan meminta (pihak terkait yang berwenang) kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau Kementrian Agama (Kemenag) untuk memberikan sertifikat atau menyebutkan jenis kelamin pesantren," ungkap Nurkholis Almaulani.

Kelamin pesantren yang dimaksud, dijelaskan Gus Nurkholis, adalah terdapat plakat atau sertifikat pesantren yang menyertakan logo kemana pesantren tersebut berafiliasi, baik itu ke Nahdlatul Ulama (NU) atau ke Muhammadiyah atau lainnya.

"Ya kalau (afiliasi) NU ke NU, kalau Muhammadiyah ke Muhammadiyah, kalau LDII ya ke LDII yang tentunya akan ada verifikasi dari pihak terkait untuk pelabelan itu," tegas Nurkholis Almaulani.

Menurut, saat ini banyak rumah tanfidz yang mereka sebetulnya bukan NKRI dan dari kelompok yang berada di posisi ingin membuat diakui di masyarakat membuat pesantren yang itu seakan-akan pesantren NU.

"Padahal ajaran-ajarannya jauh dari pada NU, di dalamnya hanya baca Qur'an, tidak ada tauhidil NU, tidak ada tahilil dan segala macam, sehingga afiliasinya tidak jelas.

Karena itu, dengan memberikan sertifikat afiliasi pesantren, terteranya labeling pesantren, masyarakat akan terbantu dalam memilih pondok pesantren untuk mendidik anaknya. Masyarakat tak akan terkecoh dengan tampilan luar yang hanya sekedar mengatasnamakan pondok pesantren.

"Masyarakat bisa melihat, apakah ini pesantren yang afiliasinya ke NU atau ke  Muhammadiyah. Sehingga misalnya yang anaknya Muhammadiyah tidak salah pondok ke NU dan sebaliknya. Jika pesantren itu tidak ada label, juga patut dipertanyakan," tutur Nurkholis Almaulani.

Sedangkan terkait pelecehan seksual yang dilakukan guru atau kyai, tentunya harus diproses hukum sesuai aturan yang berlaku. Kemudian, agar terdapat efek jera, selain itu sanksi hukum, pelaku harus dilakukan pemblokiran atau boikot untuk mengajar di pesantren atau lembaga pendidikan.

 "Bahkan bisa juga pesantren ditutup, jika pelaku merupakan pengasuh pondok.  Tapi tentu ada mekanismenya, misalnya pertama teguran, peringatan serta proses hukum dan yang ketiga penutupan," papar Nurkholis Almaulani.

Pihaknya berharap, untuk semua lembaga pendidikan atau pondok pesantren, agar terus memperkuat nila Akhlakul karimah antara santri dengan guru dan guru dengan santri. Atau dalam bahasa NU mempertajam ta'lim mauapun ta'dib nya.

"Seluruh pesantren harus memegang teguh ajarna agama dengan benar dan baik serta mematuhi koridor pendidikan yang sesuai aturan. Kemudian untuk wali santri yang ingin memondokan anaknya juga harus jeli untuk memilih pondok," tutur Nurkholis Almaulani.

Begitupun pemerintah juga harus mengupdate melalui aplikasi pesantren-pesantren dengan arah afiliasinya masing-masing. Sehingga hal tersebut juga akan membantupara wali murid ketika akan memasukkan anaknya ke pondok pesantren dengan mempertimbangkan afiliasi pondok pesantren.

 

Topik
porprov 2022ponpes metal moeslim alhidayatPenghargaan Smart CityKeseimbangan fiskal

Berita Lainnya

Berita

Terbaru