Dinsos-P3AP2KB Kota Malang Usulkan 72 Rumah Tidak Layak Huni ke Pemprov Jatim

Dec 08, 2021 16:08
Kepala Dinsos-P3AP2KB Kota Malang Penny Indriani saat ditemui pewarta di puncak Hari Disabilitas Internasional 2021 di Hotel Atria Malang, Selasa (7/12/2021). (Foto: Tubagus Achmad/ JatimTIMES)
Kepala Dinsos-P3AP2KB Kota Malang Penny Indriani saat ditemui pewarta di puncak Hari Disabilitas Internasional 2021 di Hotel Atria Malang, Selasa (7/12/2021). (Foto: Tubagus Achmad/ JatimTIMES)

JATIMTIMES - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) Kota Malang telah mengusulkan sebanyak 72 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim). 

Kepala Dinsos-P3AP2KB Kota Malang Penny Indriani menyampaikan, bahwa usulan data RTLH tersebut merupakan permintaan dari Pemprov Jatim. Pihaknya mengaku bahwa puluhan RTLH di lima kecamatan di Kota Malang telah didata oleh Pemprov Jatim. 

"Kemarin dari provinsi itu didata rumah yang ditempati orang tua dan tidak layak huni itu didata saja, belum ada realisasinya," ungkap Penny kepada JatimTIMES.com. 

Untuk kriteria RTLH yang masuk dalam pendataan tim dari Pemprov Jatim hanya satu yakni sebuah rumah yang tidak layak huni dan hanya ditempati oleh orang tua yang tinggal sendiri sebatangkara di rumah tersebut. 

"Jadi orang tua tunggal yang tinggal di rumah, sebatangkara dan rumahnya sudah tidak layak huni, sudah itu saja," ujar Penny. 

Mengacu pada kriteria tersebut, terdapat 72 RTLH yang terdata dan diusulkan oleh Dinsos-P3AP2KB Kota Malang kepada pihak Pemprov Jatim. Di mana 72 RTLH tersebut tersebar di lima kecamatan yang ada di Kota Malang namun jumlahnya tidak merata. 

"Rata-rata di Sukun dan Kedungkandang yang tinggi, kalau Blimbing, Klojen itu kan rumahnya rata-rata sudah tengah kota," tutur Penny. 

Untuk jumlah rincinya di masing-masing kecamatan, Penny tidak dapat menyebutkan secara rinci. Namun dirinya mengaku rata-rata jumlah RTLH paling banyak ada di dua kecamatan tersebut yakni Kecamatan Sukun dan Kecamatan Kedungkandang. 

Lebih lanjut, Penny juga tidak mengetahui untuk anggaran pembenahan pada masing-masing RTLH yang akan dibenahi. Pihaknya hanya diminta data jumlah RTLH di Kota Malang oleh Pemprov Jatim. 

"Kalau tahun lalu nggak ada yang diusulkan, jadi baru tahun ini diusulkan. Makanya kita sempatkan apakah karena pandemi apa nggak kita juga bingung ya, pokoknya usul saja," terang Penny.

Untuk realisasi pembenahan RTLH di Kota Malang tersebut, Penny mengaku tidak mengetahui akan dibenahi pada tahun 2022 atau tahun kapan.

"Pokoknya kita diminta data ya kita kasih, mumpung ada kesempatan ya kita kasih data, harapannya ya harus terealisasi, malu kalau didata saja," pungkas Penny. 

Topik
Rumah tidak Layak Hunigledy webyansyahDinsos Kota Malang

Berita Lainnya

Berita

Terbaru