IKA UB Bentuk Tim Pendampingan Kekerasan Seksual, Dalami Kasus Pelecehan NWR di Kampus

Dec 06, 2021 21:38
Ilustrasi kekerasan dan pelecehan seksual. (Foto: Istimewa)
Ilustrasi kekerasan dan pelecehan seksual. (Foto: Istimewa)

JATIMTIMES - Pengurus Pusat Ikatan Alumni (IKA) Universitas Brawijaya (UB) telah membentuk tim pendampingan kekerasan seksual. Pembentukan tim tersebut dilakukan usai peristiwa meninggalnya seorang mahasiswi Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Ilmu Budaya (FIB) UB berinisial NWR (23). 

"Kami masih terus komunikasi dan konsolidasi, kami sudah membentuk tim, nanti mereka yang akan komunikasi dengan media," ungkap Ketua Umum IKA UB Prof Ahmad Erani Yustika kepada JatimTIMES.com, Senin (6/12/2021).

Lebih lanjut, Ketua Tim Pendampingan Kekerasan Seksual IKA UB Tegar Putuhena menjelaskan, tim yang baru saja dibentuk sudah mulai bergerak dengan mendatangi kediaman korban untuk bertemu ibu korban. 

"Tujuannya untuk menyampaikan belasungkawa dan melakukan pendampingan juga bila diperlukan nanti. Bisa pendampingan psikis, termasuk pendampingan hukum kalau diperlukan," ujar Tegar. 

Pria yang berprofesi sebagai Advokat ini menuturkan, terkait salah satu poin pernyataan sikap dari IKA UB yang mendesak Polri untuk memprioritaskan penanganan kasus kekerasan seksual yang dialami NWR, pihaknya terus mendorong Polri mengusut tuntas. 

Pihaknya pun berharap agar Polri dapat membuka dan mengusut tuntas hingga ke akar permasalahan pada proses penyidikan yang saat ini berlangsung. Tegar pun mengakui bakal ada beberapa kesulitan dalam proses penyidikan, karena korban sudah meninggal dunia. 

"Namun kalau di trace lebih lanjut kan ada kejadian-kejadian apa saja dan pihak siapa saja yang terlibat, lah itu kami harap bisa diusut tuntas semua oleh pihak kepolisian," tegas Tegar.

Sementara itu, mengenai pelecehan seksual yang dialami NWR pada tahun 2017 oleh pelaku berinisial RAW yang merupakan kakak tingkat di kampusnya tersebut, pihaknya juga akan terus mendalami terkait hal itu. 

Pasalnya, dari pihak FIB UB juga telah mengeluarkan pernyataan resmi bahwa terkait peristiwa tersebut sudah terselesaikan dengan pemberian sanksi kepada pelaku yakni skorsing akademik selama satu tahun dan pembinaan.

Jika nantinya terdapat fakta-fakta yang baru muncul, tentu dapat ditindaklanjuti. Namun, pihaknya belum mengetahui kejadian pelecehan seksualnya seperti apa, bagaimana melakukannya, tepatnya kapan pelecehan seksual terjadi dan lain-lain. 

"Jadi kita berharap polisi sekali pukul bisa menyelesaikan semuanya. Beberapa yang kami tahu kan alat-alat bukti juga sudah disita oleh polisi, jadi mereka bisa mengakses semuanya," ujar Tegar. 

Termasuk banyak juga pihak-pihak di media sosial maupun teman dari korban yang mengaku mengetahui beberapa peristiwa pelecehan seksual yang dialami korban, pihaknya berharap agar dapat memberikan kesaksiannya untuk memperkuat bukti-bukti yang ada.

"Kita harap semua pihak yang mengetahui hal ini dipanggil dan dimintai keterangan, jadi prosesnya selain cepat, adil, presisi gitu loh dan tentunya transparan," kata Tegar. 

Mengenai sanksi skorsing akademik selama tahu tahun dan pembinaan yang dikenakan kepada RAW, pihaknya mengaku bahwa tim yang baru dibentuk ini belum mendapatkan informasi valid terkait pelecehan seksual yang dialami NWR. Di mana terkait sanksi harus seimbang dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku. 

"Kita memang agendakan meminta audiensi dengan pihak kampus dan meminta keterangan se detail-detailnya. Kalau memang peristiwanya ringan ya tentu sanksinya ringan. Kalau peristiwanya berat ya tentu kalau di sanksi ringan ya nggak imbang," jelas Tegar. 

Namun, untuk saat ini pihaknya belum dapat memutuskan sanksi yang telah diberikan oleh FIB UB kepada RAW seimbang atau tidak. Pasalnya tim pendampingan kekerasan seksual dari IKA UB juga harus mengumpulkan bahan keterangan dari berbagai pihak. 

"Saya belum bisa (tentukan) apakah sanksi itu sudah sesuai apa belum, karena kita belum tahu peristiwanya seperti apa. Jadi nanti kita akan dalami dulu," tandas Tegar. 

Lebih lanjut pihaknya berharap terdapat sistem pencegahan kekerasan maupun pelecehan seksual yang dibuat oleh kampus. Kemudian terdapat saluran bagi mahasiswa yang menjadi korban untuk bercerita, berkonsultasi dan melapor dengan apa yang terjadi kepada dirinya.

Selain itu, juga harus ada pendampingan jangka panjang kepada korban. Pasalnya, tingkat kestabilan korban yang alami kekerasan maupun pelecehan seksual tidak dapat ditentukan dengan rentan waktu tertentu. 

"Cuma memang Peraturan pemerintah, kemarin kan juga Permendikbudristek (Permendikbudristek 30/2021) juga baru keluar, sehingga saya pikir harus menyesuaikan dengan itu lah pihak kampus, terkait sistem pencegahan dan seterusnya," pungkas Tegar.

Topik
Pelecehan seksualKekerasan SeksualUniversitas BrawijayaMahasiswa UBpengesahan ranperdaBerita MalangBerita Jatim

Berita Lainnya

Berita

Terbaru