Peduli Warga Disabilitas, Sekda Erik: Orang Berkebutuhan Khusus Wajib Terakomodir

Dec 03, 2021 20:04
Sekretaris Daerah Kota Malang sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disnaker-PMPTSP Kota Malang Erik Setyo Santoso saat ditemui di Balai Kota Malang, Jumat (3/12/2021). (Foto: Tubagus Achmad/JatimTIMES)
Sekretaris Daerah Kota Malang sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disnaker-PMPTSP Kota Malang Erik Setyo Santoso saat ditemui di Balai Kota Malang, Jumat (3/12/2021). (Foto: Tubagus Achmad/JatimTIMES)

JATIMTIMES- Pemkot Malang punya komitmen besar terhadap orang-orang berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas. Bentuknya dengan mengakomodir para disabilitas pada semua lini kehidupan. 

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Erik Setyo Santoso saat ditemui pewarta di Balai Kota Malang. Erik menekankan, pihaknya memiliki prinsip dalam menyusun kebijakan agar mengusung "no one left behind".

"Artinya tidak satupun orang tertinggal di dalam roda pelaksanaan apa pun, pelaksanaan perekonomian, termasuk pemerintahan, makanya orang-orang yang berkebutuhan khusus pun wajib terakomodir di semua lini kehidupan," ungkap Erik kepada JatimTIMES.com, di peringatan Hari Disabilitas Internasional, Jumat (3/12/2021).

 Selain itu, untuk pelaksanaan pekerjaan di sebuah perusahaan wajib merekrut penyandang disabilitas. Karena di Pemkot Malang pun sudah melakukan hal itu, yang salah satunya diterapkan di Kantor Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP) Kota Malang.

Lebih lanjut, untuk penampungan aspirasi bagi penyandang disabilitas, Pemkot Malang selalu menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik terkait Disabilitas di tiap tahunnya. Hal itu salah satu keseriusan Pemkot Malang dalam mengakomodir para penyandang disabilitas.

Untuk batas minimal kuota pegawai, sesuai dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, untuk instansi pemerintahan seperti Pemerintah Daerah (pemda), BUMN, BUMD, minimal dua persen menyediakan kuota kepegawaian untuk penyandang disabilitas. Sedangkan untuk pihak perusahaan swasta minimal satu persen menyediakan kuota pegawai penyandang disabilitas.

Untuk penyediaan kuota pegawai penyandang disabilitas di perusahaan swasta, pihaknya mendorong agar sesuai dengan ketentuan minimal dan tidak memilih-milih kategori penyandang disabilitas tersebut.

Karena menurutnya, masih banyak perusahaan swasta yang lebih memilih dan menerima pegawai dari penyandang disabilitas dengan kategori ringan.

"Artinya dipilih hanya yang penyandang disabilitas dalam kategori ringan, untuk sedang dan berat mereka tidak memiliki akses sama sekali," ujar Erik yang juga merupakan Plt Kepala Disnaker-PMPTSP Kota Malang ini.

Padahal, dari pihak Pemkot Malang melalui Disnaker-PMPTSP Kota Malang di setiap sosialisasi door to door ke perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Malang telah mensosialisasikan agar menerima pegawai dari semua kategori penyandang disabilitas.

"Harapan saya kedepannya, nantinya tidak hanya penyandang disabilitas kategori ringan saja yang dipekerjakan, tetapi juga yang kategori disabilitas berat bisa dipekerjakan di perusahaan," terang Erik.

Terakhir, pihaknya juga menekankan untuk di perusahaan-perusahaan maupun masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Malang agar terus melengkapi sarana dan prasarana pendukung penyandang disabilitas.

Topik
Sekda kota malangErik Setyo SantosoWarga Disabilitas

Berita Lainnya

Berita

Terbaru