Respons Bupati Malang saat Janji Kampanye Ditagih: Tunggu Program 2022

Dec 01, 2021 19:29
Kepala Bappeda Kabupaten Malang Tomie Herawanto saat menerima dokumen aspirasi dari pendemo.(Foto: Riski Wijaya/MalangTIMES).
Kepala Bappeda Kabupaten Malang Tomie Herawanto saat menerima dokumen aspirasi dari pendemo.(Foto: Riski Wijaya/MalangTIMES).

JATIMTIMES - Bupati Malang HM. Sanusi merespons aksi yang digelar mahasiswa di depan Kantor Bupati Malang pada Rabu (1/12/2021). Dia menyebut jika janji kampanye dijalankan secara bertahap melalui program yang dibuat, termasuk dalam perencanaan di 2022 mendatang.

"Gak jalan itu, mereka (pendemo) ini nggak paham aturan main pemerintah," ujar Sanusi, Rabu (1/12/2021) siang.

Menurutnya, janji-janji yang disebutkan pasangan Sanusi dan Didik Gatot Subroto saat kampanye dulu, baru bisa dilakukan melalui program-program tahun 2022 mendatang. Ia menyebut, para pendemo ini bisa menagih janjinya saat tahun 2022 sudah berjalan. 

"SanDi (Sanusi dan Didik) ini baru tahun 2022 kok, ngapain nagih sekarang, nanti tahun 2022 tagih," tegas Sanusi. 

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang, Tomie Herawanto menegaskan bahwa dalam hal ini pihaknya tetap berusaha untuk bisa menyerap aspirasi dari semua elemen dan stakeholder. Termasuk dari kalangan mahasiswa.

Apalagi dalam hal untuk memberi saran, masukan termasuk dalam upaya penguatan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Malang. 

"Tadi adik-adik mahasiswa menyampaikan beberapa masukan, bagaimana dari segala bidang di Kabupaten Malang ini yang sudah terjewantahkan di dalam satu dokumen, dan salah satu komponen utama adalah yang sudah disampaikan pada janji semasa Pak Sanusi dan Pak Didik mencalonkan sebagai Bupati. Jadi sewajarnya kalau itu menyampaikan aspirasi," ujar Tomie.

Sementara itu, dalam demo tersebut, didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Malang Yoyok Wardoyo dan Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Firmando Hasiholan Matondang, Tomie menyerahkan dokumen Rencana Pembangunan Jarak Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang tahun 2021-2026. 

Kepala Disnaker Kabupaten Malang Yoyok Wardoyo sesaat usai audiensi bersama perwakilan demonstran.(Foto:Riski Wijaya/MalangTIMES)

Dengan pemberian dokumen RPJMD tersebut, pihaknya juga berharap bahwa baik PMII ataupun kalangan mahasiswa lain, bisa memberikan saran dan masukan. 

"Sehingga berjalannya waktu, dokumen (RPJMD) ini kan bersifat dinamis, jadi saya berharap ada masukan, saran dan penguatan dari mahasiswa tadi. Sehingga RPJMD berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan diinginkan. Sehingga pada intinya, dokumen tadi saya serahkan agar mahasiswa bisa memberikan saran dan penguatan bagi RPJMD kita selama lima tahub ke depan," terang Tomie. 

Sebagai informasi, aksi demonstrasi yang dilakukan pada Rabu (1/12/2021) siang tadi, setidaknya secara umum ada 4 tuntutan yang disampaikan oleh para masa aksi. Yakni realisasi janji tentang pendidikan, kesejahteraan masyarakat, pemerataan kesehatan dan mendorong pertanian masyarakat Kabupaten Malang.

Masa juga sempat terlibat aksi dorong dengan aparat kepolisian saat pendemo mulai berjalan mendekat ke arah gerbang Pendopo Panji Kabupaten Malang. Setelah menyerahkan aspirasinya secara tertulis kepada Pemkab Malang, para pendemo akhirnya membubarkan diri dengan tertib. 

Topik
Aksi Mahasiswa MalangKabupaten MalangBupati Malang HM SanusiBerita Malang terkiniBerita Jatim

Berita Lainnya

Berita

Terbaru