UMK Kabupaten Malang Tak Naik, Begini Respons Bupati Sanusi

Dec 01, 2021 17:34
Bupati Malang, HM. Sanusi. (Foto: Riski Wijaya/MalangTIMES).
Bupati Malang, HM. Sanusi. (Foto: Riski Wijaya/MalangTIMES).

JATIMTIMES - Bupati Malang HM. Sanusi menyambut baik atas ditetapkannya Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 188/803/KPTS/013/2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2022.

Berdasarkan keputusan tersebut, UMK Kabupaten Malang tidak naik, dan tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021. Sanusi berharap bahwa kalangan tenaga kerja atau buruh bisa menyadari dan turut memahami kondisi ekonomi yang saat ini terjadi.

"Jadi agar tidak selalu menuntut haknya, tetapi juga bisa berfikir bagaimana kelanjutan iklim usaha di Kabupaten Malang berjalan dengan baik," ujar Sanusi saat ditemui usai paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Malang, Rabu (1/12/2021).

Sanusi mengatakan, Keputusan Gubernur Jatim tentang penetapan UMK tersebut sudah disosialisasikan ke Dewan Pengupahan. Untuk kedepannya, pihaknya masih menunggu keputusan dari Pemerintah Pusat selanjutnya.

"Di Malang Raya kan tidak ada yang naik. Ya kita tunggu aja keputusan Pemerintah. Kalau memang naik, ya naik nanti," imbuh Sanusi.

011221_putusan-bupati-tentang-UMK.psd2b78ad3ab79f4a67.png

Sanusi tidak mengatakan apakah besaran UMK di Kabupaten Malang tersebut termasuk ideal. Hanya saja menurutnya, UMK Kabupaten Malang yang sebesar Rp. 3.068.000 masih lebih besar dibanding dengan honor yang diterima beberapa pekerja di tempat lain.

"Ya sementara daripada honor kita masih lebih tinggi itu. Honor kita di angka dua juta sekian dan itu (UMK) sudah tiga juta. Menurut bandingan pekerja di tempat yang lain. Tapi kan ada hitungannya sendiri, dewan pengupahan nanti," terang Sanusi.

Dalam hal ini, menurutnya Pemerintah Kabupaten Malang tidak berada dalam peran untuk mengintervensi kalangan usaha. Hanya saja Sanusi menyebut pihaknya akan berusaha menjadi penengah antara kalangan pengusaha dan kalangan buruh.

"Ya dua-duanya harus berunding. Ada yang saling mengalah. Kalau tidak saling ketemu ya gimana, kalau perusahaannya bangkrut gimana," pungkas Sanusi.

Sementara itu, dikutip dari laman kominfo.jatimprov.go.id, terkait penetapan UMK tahun 2022 di Jatim, terdapat sebanyak lima kabupaten/kota yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Mojokerto mengalami kenaikan UMK Tahun 2022 senilai 1,74 – 1,75 persen atau Rp 75.000,00. Sedangkan 33 Kabupaten/Kota lainnya, penetapan UMK Tahun 2022 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021.

Topik
Bupati Malang HM SanusiKabupaten MalangUMK Kabupaten MalangBerita MalangBerita Jatim

Berita Lainnya

Berita

Terbaru