Ini Yang Disoroti Fraksi PKS untuk Jadi Skala Prioritas Propemperda Kota Malang 2022

Nov 25, 2021 12:31
Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Malang Rokhmad (paling kiri) saat pembacaan catatan Propemperda Kota Malang tahun 2022. (Foto: Istimewa).
Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Malang Rokhmad (paling kiri) saat pembacaan catatan Propemperda Kota Malang tahun 2022. (Foto: Istimewa).

JATIMTIMES - Sebanyak 44 rancangan peraturan daerah (ranperda) telah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Malang Tahun 2022. Dari jumlah tersebut, Fraksi PKS DPRD Kota Malang mendorong adanya skala prioritas untuk bisa dibahas lebih dulu.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Malang Rokhmad. Menurut dia, hal itu untuk menjadi acuan utama karena  44 tanperda tidak memungkinkan udiselesaikan dalam sekali waktu.

"Secara realistis, tentu sulit untuk dapat diselesaikan dalam satu tahun masa kerja DPRD. Oleh karena itu, diperlukan skala prioritas dalam pembahasan terhadap ranperda yang dinilai mendesak untuk dapat segera disahkan agar terbentuk payung hukumnya," ujarnya.

Rokhmad menambahkan, ada beberapa usulan yang menurut Fraksi PKS bisa menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dalam menentukan prioritas. Di antaranya Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2021–2041, Ranperda Ruang Terbuka Hijau, serta Ranperda Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

"Lalu juga Ranperda Pengembangan Ekonomi Kreatif. Dengan skala prioritas itu dalam rangka meningkatkan produktivitas DPRD dalam pembahasan Ranperda Kota Malang," jelasnya.

Terlepas dari skala prioritas, Rokhmad juga mendorong Pemkot Malang mewujudkan peraturan daerah yang partisipatif dengan melibatkan masyarakat. Hal ini berkaitan saat uji publik dan rapat dengar pendapat umum dalam setiap proses dalam pembentukan peraturan daerah di Kota Malang.

"Mulai dari perencanaan, penyusunan hingga sosialisasi peraturan daerah. Termasuk di dalamnya adalah sosialisasi dalam hal perencanaan penyusunan Propemperda itu sendiri," terang Rokhmad.

Tak hanya itu. Untuk meningkatkan efisiensi kerja dalam pembahasan ranperda tersebut, sekretaris Komisi D DPRD Kota Malang tersebut mengharapkan percepatan dalam penyelesaian regulasi yang sudah ditetapkan. Hal itu berkaca pada cukup banyaknya ranperda dan ranperwal Kota Malang yang masih menjalani proses evaluasi, fasilitasi, dan harmonisasi oleh Provinsi Jawa Timur.

"Kami meminta agar wali kota Malang dapat secepatnya menyelesaikan permasalahan ini dan berharap agar perda dalam Propemperda 2022 yang nantinya akan disahkan tidak mengalami permasalahan serupa. Sehingga dapat segera diberlakukan agar efektivitas hukum dapat tercapai," pungkasnya.

Topik
Fraksi PKS DPRD Kota Malangperda kota malangDPRD Kota MalangBerita Malang

Berita Lainnya

Berita

Terbaru