Pemkab Malang Masih Kekurangan Lima Ribu Pegawai

Nov 24, 2021 18:00
Kepala BKPSDM Kabupaten Malang,Nurman Ramdansyah.(Foto: Riski Wijaya/MalangTIMES).
Kepala BKPSDM Kabupaten Malang,Nurman Ramdansyah.(Foto: Riski Wijaya/MalangTIMES).

JATIMTIMES - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang masih mengalami banyak kekurangan pegawai. Kekurangannya kurang lebih mencapai sekitar 5.000 pegawai.

 Sementara dari input yang masuk setiap tahun, kuotanya  masih belum dapat memenuhi kekurangan tersebut. Apalagi juga ada pegawai yang pensiun setiap tahunnya. 

Sedangkan pada perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun ini, Pemkab Malang hanya mendapat kuota sebesar 2.560 formasi. Rinciannya, CPNS sebanyak 354 dan sisanya sebanyak 2.206 untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

"Itu memang realitasnya ya. Antara yang pensiun setiap tahun dengan input. Input-nya itu rekrutmen, memang tidak seimbang," ujar Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Malang Nurman Ramdansyah, Rabu (24/11/2021) siang. 

Hal tersebut membuat adanya beberapa kekosongan posisi jabatan yang hampir merata. Baik di tingkat jabatan kepala seksi (kasi), kepala bidang (kabid) hingga jabatan tinggi pratama (JTP) eselon II seperti kepala badan atau kepala dinas. 

"Khususnya di kecamatan, sampai di tingkat jabatan tinggi pratama eselon II. Ada sebelas yang kosong. Memang kenyataannya seperti itu.  Namun Insya Allah diupayakan sampai dengan mengganggu sistem," terang Nurman. 

Sementara itu, mengatasi hal tersebut, menurut Nurman, sistem yang sudah berjalan adalah melakukan langkah antisipasi. Salah satunya mengisi kekosongan jabatan dengan pelaksana tugas (plt). 

Nurman tidak dapat menjelaskan secara lebih mendetail tentang apa yang menjadi kendala terkait kuota yang diberikan dalam setiap rekrutmen selalu di bawah kuota yang diajukan. Sebab, hal itu berkaitan dengan kewenangan pemenuhan jumlah pegawai atau ASN dari pemerintah pusat. 

"Jadi, ini kan berkaitan dengan pembiayaan dan seterusnya. Dalam hal ini kita tidak ada pilihan lain selain menerima kuota-kuota itu. Apalagi melakukan intervensi, sangat tidak bisa, karena ini bukan hal yang diotonomikan," jelas Nurman. 

Selain itu, berjalannya sistem Pemerintahan Kabupaten Malang cukup terbantu dengan keberadaan pegawai honorer atau tenaga kontrak. Saat ini, jumlah antata pegawai ASN dengan tenaga kontrak terbilang cukup seimbang. 

"Kalau jumlahnya hampir berimbang. PNS kami (Pemkab Malang) ini 12 ribuan, sementara kalai tenaga kontrak, termasuk PPPK itu 11 ribu, hampir sama. Jadi 23 ribuan totalnya," tegas Nurman. 

Topik
Pemkab MalangASN pemkab malangproduk fashion seelarasBerita Malang

Berita Lainnya

Berita

Terbaru