Kekurangan ASN, Pemkab Malang Tak Akan Tambah Tenaga Kontrak

Nov 24, 2021 17:09
Sekda Kabupaten Malang Wahyu Hidayat.(foto: Riski Wijaya/MalangTIMES)
Sekda Kabupaten Malang Wahyu Hidayat.(foto: Riski Wijaya/MalangTIMES)

JATIMTIMES - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang tidak bisa berbuat banyak terkait kekurangan aparatur sipil negara (ASN) yang terjadi di lingkungannya. Kekurangan ASN tersebut juga membuat sejumlah posisi pada jabatan eselon kosong. 

Sementara keputusan untuk menambah jumlah ASN menjadi kewenangan pemerintah pusat. "Pemerintah daerah tidak bisa membuat peraturan daerah mengenai perekrutan sendiri ASN karena keputusan perekrutan merupakan kewenangan pemerintah pusat," ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Wahyu Hidayat.

Wahyu mengatakan, satu-satunya solusi yang membantu jalannya pemerintahan saat ini dengan memperkerjakan banyak tenaga kontrak. Atau memang harus mengoptimalkan tenaga kontrak yang saat ini sudah ada. 

"Kita kekurangan ASN. Saat ini kita terbantu dengan keberadaan tenaga kontrak. Kuota yang selalu diberikan oleh pusat selalu di bawah dengan realisasi selalu berbanding jauh. Apalagi saat ini banyak juga yang akan pensiun," imbuh Wahyu.

Wahyu menegaskan bahwa meskipun saat ini Pemkab Malang sedang kekurangan banyak ASN, pihaknya tidak akan menambah jumlah tenaga kontrak atau honorer. Meskipun sebenarnya keberadaan tenaga kontrak juga dinilai cukup penting. 

"Untuk sementara tenaga kontrak yang ada kami pertahankan sesuai kebutuhan. Kami tidak akan menambah kembali. Ini merupakan saran dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)," terang Wahyu.

Untuk itu, dalam hal ini Pemkab Malang juga menunggu apa yang nanti diamanatkan  pemerintah pusat terkait perekrutan ASN. "Pemerintah daerah tidak bisa membuat peraturan daerah mengenai perekrutan sendiri ASN. Karena keputusan perekrutan merupakan kewenangan pemerintah pusat. Jika tenaga kontrak tidak ada, maka kami tidak berjalan baik," kata Wahyu.

Dirinya pun tidak menyebutkan pasti berapa jumlah tenaga kontrak yang ada di lingkup Pemkab Malang. Hanya, jika dipersentase, jumlah tenaga kontrak yang ada saat ini mendekati dominan. 

"Persentasenya tenaga kontrak mendekati dominan dengan ASN yang ada. 60 persen ASN 40 persen tenaga kontrak. Secara keuangan belanja modal dan belanja aparatur saat ini lebih banyak belanja aparatur," pungkas Wahyu.

Topik
Pemkab MalangKabupaten MalangASNKasus ganja

Berita Lainnya

Berita

Terbaru