Berpotensi, Bupati Malang Proyeksikan Desa Sebagai Penopang Ekonomi Daerah

Nov 22, 2021 20:06
Bupati Malang, HM. Sanusi. (Foto: Riski Wijaya/MalangTIMES).
Bupati Malang, HM. Sanusi. (Foto: Riski Wijaya/MalangTIMES).

JATIMTIMES - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang menyoroti pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Bukan tanpa alasan, Bupati Malang, HM. Sanusi menyebut bahwa 378 desa di Kabupaten Malang, telah diproyeksikan menjadi salah satu penopang perekonomian daerah. 

Untuk itu, dirinya berharap bahwa pembangunan yang dilakukan di setiap desa, harus dapat saling mengisi. Hal itu secara tidak langsung dapat menggambarkan kesuksesan pembangunan di Kabupaten Malang. 

"Pembangunan di desa ini harus bisa saling mengisi karena mewarnai suksesnya pembangunan di kabupaten, dan hal serupa juga berlaku di tingkat provinsi hingga nasional," ujar Sanusi. 

Maka dari itu, dirinya juga mendorong agar setiap Kepala Desa mampu berinovasi. Tentu tujuannya untuk mengembangkan potensi di masing-masing wilayah yang dipimpin. Seperti beberapa desa yang menurutnya sudah dikenal karena potensinya yang sudah dikembangkan. 

"Desa Pujon Kidul dan Sanankerto ada wisata yang sudah banyak mendapat penghargaan nasional. Begitu pun di Kecamatan Pagelaran dengan wisata Sumbermaron dan Kecamatan Ngajum yang mulai dikenal dengan destinasi glamping (glamour camping), nah yang lain juga harus berinovasi," imbuh Sanusi.

Selain mengembangkan potensi di setiap wilayah, ia juga mewanti-wanti para kepala desa agar tidak bermain-main dengan pemanfaatan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD). Sebab risikonya bisa bersinggungan dengan urusan hukum.

"Karena nanti konsekuensinya ditanggung sendiri-sendiri," tegas pria asal Gondanglegi ini.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Malang Hasan Bashori berharap agar ada pembinaan dalam pengawasan dan pemeriksaan terkait dengan pengelolaan DD. Targetnya, ada harmonisasi dan sinkronisasi antara APIP, bagian hukum, tenaga ahli pendamping serta perangkat desa terkait dengan pengelolaan DD dan ADD.

"Perlu ada diklat terkait juknis pengerjaan dan laporan dana desa agar terjadi kesepahaman antara desa dengan APIP (aparat pengawas instansi pemerintah). Maka kami berharap, ada forum diskusi sebagai sarana untuk membangun kesepahaman terkait dengan perencanaan, pengelolaan, hingga pertanggung jawaban APBDes," ujar Hasan.

Topik
Pembangunan DesaKabupaten MalangBupati Malang HM SanusiBerita MalangBerita Jatim

Berita Lainnya

Berita

Terbaru