539 Tanah Wakaf Belum Bersertifikat, Pemkot Malang Targetkan Tuntas 2023

Nov 22, 2021 17:03
Suasana sosialisasi wakaf 2021 di Hotel Savana, Senin (22/11/2021). (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES).
Suasana sosialisasi wakaf 2021 di Hotel Savana, Senin (22/11/2021). (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES).

JATIMTIMES - Sebanyak kurang lebih 539 tanah wakaf di Kota Malang belum bersertifikat. Hal ini menjadi perhatian khusus Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk bisa menuntaskannya di tahun 2023 mendatang.

Wali Kota Malang Sutiaji menyatakan, dengan tersertfikasi, fungsi dari Masjid bisa lebih baik. Karenanya, harus ada kejelasan eksistensi tanah yang sudah diwakafkan. 

"Selain fungsi tempat ibadah sebagai pemberi keberkahan kepada lingkungan sekitar, maka kata kunci atau syarat utama harus ada kejalasan dulu. Jangan sampai eksistensi dari tanah yang sudah diwakafkan menjadi debatable," ujarnya dalam kegiatan sosialisasi wakaf 2021 di Hotel Savana, Senin (22/11/2021).

Karenanya, peran serta takmir masjid dalam memperhatikan persoalan administrasi tempat ibadah juga dinilai penting. Sehingga, sejumlah 539 tanah wakaf yang belum bersertifikat tersebut di tahun 2023 mendatang tak lagi menuai persoalan.

"Para takmir dihadirkan dalam rangka membangun bagaimana mewujudkan fungsi masjid tersebut, salah satunya dengan legalitas yang jelas. Kita kuatkan  untuk membereskan permasalahan sertifikat yang belum jelas, pelan tapi pasti," terangnya.

Sementara itu, Kabag Kesra Pemkot Malang, Ahmad Mabrur mengatakan, memang untuk pengurusan sertifkasi itu tidaklah mudah. Dari jumlah 539 tanah wakaf yang terbagi milik Nadhlatul Ulama (NU) dan juga Muhammadiyah tersebut telah dibentuk tim khusus sebagai proses percepatan memperoleh sertifikat.

Selain itu, Pemkot Malang juga bekerjasama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam rangka memberikan fasilitasi pensertifikatan masjid atau tanah. Dimana, BWI inilah yang akan melakukan verifikasi kelengkapan administrasi tanah wakaf sebelum dikeluarkannya sertifikat 

"Prosesnya memang masih banyak yang belum tahu. Tapi, saat ini sudah ada tim percepatan untuk sertifikat dari NU maupun Muhammadiyah untuk membantu takmir dalam proses mengurus sertifikat ini," katanya.

Diakuinya, salah satu kendala itu jika seorang yang mewakafkan telah meninggal dunia. Maka, perlu pengurusan administrasi dengan ahli waris yang bersangkutan untuk bisa menerbitkan sertifikat.

"Ini perubahan dari ahli waris dari pewaqaf itu panjang. Balik nama itu, proses itu ada pengenaan beban pajak dan lainnya yang jadi problematika. Tapi, mudah-mudahan tahun 2023 nanti targetnya bisa selesai," pungkasnya.

Topik
Pemkot MalangAset Pemkot MalangBerita Malang

Berita Lainnya

Berita

Terbaru