EKPPD 2020 Di Atas Rata-Rata, Pemkot Malang Fokuskan Pembenahan 

Nov 17, 2021 11:33
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Malang, Mulyono (kiri) didampingi Kepala Bagian Pemerintahan Kota Malang, Fahmi Fauzan AZ saat kegiatan Evaluasi EKPPD 2020. (Foto: Istimewa).
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Malang, Mulyono (kiri) didampingi Kepala Bagian Pemerintahan Kota Malang, Fahmi Fauzan AZ saat kegiatan Evaluasi EKPPD 2020. (Foto: Istimewa).

JATIMTIMES - Indeks kinerja enam urusan pendidikan dan kesehatan di Kota Malang menunjukan nilai yang baik. Bahkan, dari hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) 2020 terhadap Laporan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kabupaten/kota, nilai yang didapat Kota Pendidikan ini sudah berada di atas rata-rata.

Meski begitu, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang terus berfokus pada pembenahan. Hal itu untuk meningkatkan hasil yang lebih baik.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Malang, Mulyono menyampaikan, dari 38 kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Timur, hasil nilai Kota Malang di atas rata-rata. Hal itu berdasar highlight indeks kinerja enam urusan pendidikan dan kesehatan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) 2020 terhadap Laporan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kabupaten/kota.

Namun, menurutnya, Pemkot Malang tetap harus fokus pada pertanggungjawabannya. Di mana, pembenahan tetap dilakukan agar meningkatkan nilai yang lebih baik.

"Meski begitu, saat ini kita fokuskan pembenahan. Saat ini kita fokus, surat pertanggungjawabannya dibenahi. Jadi kita tidak hanya fokus pada angka, karena jika pembenahan dilakukan hasil semakin baik maka nanti angka akan mengikuti," ujarnya.

Sehingga, penyusun program (sungram) diharapkan dapat menguasai penjelasan-penjelasan teknis dari LPPD. Sebab, sungram dapat memberikan arah dan menjadi input program dari masing-masing perangkat daerah.

"Kami tetap mendampingi dan mengingatkan untuk itu. Ini harus dilakukan persiapan dan percepatan," imbuhnya.

Lebih jauh, Kepala Bagian Pemerintahan Kota Malang, Fahmi Fauzan AZ menambahkan, berdasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kepala daerah wajib menyampaikan LPPD, LKPJ, dan RLPPD.

LPPD tersebut, dikatakannya, paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Hal itu akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh pemerintah pusat.

"LPPD itu memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan. Kemudian, LPPD provinsi disampaikan oleh gubernur kepada presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan LPPD kabupaten/kota disampaikan oleh bupati/wali kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat," pungkasnya.

Topik
blue flameKota Malangkesejahteraan rakyatBerita MalangBerita Jatim

Berita Lainnya

Berita

Terbaru