Bahaya, 100 Desa Rawan Terjerat Hukum, Inspektorat Kabupaten Malang Beber Pemicunya

Nov 15, 2021 18:45
Inspektur Kabupaten Malang, Tridiyah Maestuti.(Foto: Riski Wijaya/MalangTIMES).
Inspektur Kabupaten Malang, Tridiyah Maestuti.(Foto: Riski Wijaya/MalangTIMES).

JATIMTIMES - Potensi pelanggaran hukum dalam pemanfaatan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) di Kabupaten Malang dinilai cukup tinggi. Berdasarkan analisa dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Malang, ada sekitar 100 desa yang tengah mendekati zona merah atau berpotensi tersandung hukum dalam pemanfaatan DD dan ADD.

Inspektur Kabupaten Malang Tridiyah Maestuti mengatakan, ada beberapa hal yang bisa membuat sebuah desa tersandung masalah pada saat dilakukan pemeriksaan penggunaan keuangan. Salah satunya karena kurang pahamnya terkait aturan.

"Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang paham aturan, dan juga komitmen pemerintah desa itu sendiri untuk benar-benar menjalankan aturan yang ada itu yang biasanya menyebabkan ada temuan penyelewengan," ujar Tridiyah.

Selain itu, beberapa hal yang dinilai berpengaruh adanya perubahan-perubahan aturan oleh pemerintah pusat terkait penggunanaa DD dan ADD. Termasuk di dalam masa pandemi Covid-19, yang secara tidak langsung turut berdampak pada aturan tentang penggunaan DD dan ADD. 

Bahkan jug ada beberapa desa yang akhirnya salah tafsir dengan penggunaan dana desa untuk penanganan Covid-19. Dimana hal tersebut, bisa saja menjadi sebuah temuan saat pemeriksaan. Saat ini, Inspektorat pun tengah memberikan pendampingan terhadap sejumlah desa yang bisa dibilang zona merah.

Hal itu dilakukan dalam rangka pelaksanaan mandatori Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tata kelola dana desa. "Pemilihan 60 desa ini berdasarkan peta resiko desa mana yang paling rawan itu sudah kami pilih. DPMD sudah membuat semacam klasterisasi," imbuh Tridiyah.

Selain zona merah, juga ada zona hijau dan zona kuning. Zona hijau diartikan bahwa secara umum penggunaan dan pelaporan DD dan ADD suatu desa sudah dilakukan secara baik dan tertib. Sedangkan zona kuning, desa tersebut harus berhati-hati dalam penggunaan dana yang mereka miliki.

Kemudian terakhir zona merah yang artinya mereka sangat rawan atau bahkan sudah bisa dipastikan melakukan kesalahan dalam penggunaan DD dan ADD mereka.

"Beberapa Desa di antaranya (yang masuk zona merah) seperti Singosari ada dua Desa, yakni Klampok dan Ardimulyo. 33 Kecamatan itu ada semua, jadi kami ambil sekitar 2 sampai 3 per-kecamatan," jelasnya.

Sedangkan tahun ini, pihaknya hanya bisa memberikan pendampingan terhadap 60 desa saja. Hal itu menurutnya juga karena terdampak refocusing. Selain itu waktu yang sangat terbatas di penghujung tahun ini juga menjadi sebuah kendala tersendiri bagi mereka. "Sehingga kami tidak bisa jika harus mengambil semuanya," pungkas Tridiyah.

Topik
Kabupaten MalangTridiyah MaestutiInspektorat Kabupaten Malang

Berita Lainnya

Berita

Terbaru