Hingga Oktober 2021, Disnaker-PMPTSP Kota Malang Terima 126 Pengajuan Izin Kegiatan

Nov 10, 2021 20:03
Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi Pariwisata dan Sosial Budaya Disnaker-PMPTSP Kota Malang Minto Rahardjo saat ditemui di ruangan kerjanya. (Foto: Dok. JatimTIMES)
Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi Pariwisata dan Sosial Budaya Disnaker-PMPTSP Kota Malang Minto Rahardjo saat ditemui di ruangan kerjanya. (Foto: Dok. JatimTIMES)

JATIMTIMES - Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP) Kota Malang mencatat, hingga akhir Bulan Oktober 2021 terdapat 126 pengajuan izin kegiatan di Kota Malang.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disnaker-PMPTSP Kota Malang Erik Setyo Santoso melalui Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi Pariwisata dan Sosial Budaya Minto Rahardjo mengatakan, dari 126 pengajuan izin kegiatan tersebut terdapat tiga kegiatan yang banyak digelar oleh masyarakat maupun instansi atau perusahaan.

"Kalau di kami yang mengajukan izin normal baru itu pernikahan, khitanan dan acara-acara pertemuan atau meeting di hotel melakukan perizinan di kami," ungkap Minto kepada JatimTIMES.com, Rabu (10/11/2021).

Terkait rincian dari 126 pengajuan izin kegiatan tersebut, pihaknya belum bisa memberikan data detail tersebut. Lebih lanjut, banyaknya pengajuan izin kegiatan ini seiring dilonggarkannya kegiatan masyarakat.

Hal itu dikarenakan Kota Malang saat ini sudah menerapkan peraturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2 yang mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021 dan diturunkan dalam Surat Edaran (SE) Wali Kota Malang Nomor 63 Tahun 2021.

Untuk kegiatan seperti resepsi pernikahan pun juga telah tercantum dalam Inmendagri Nomor 57 Tahun 2021. Bahwa resepsi pernikahan dapat diadakan dengan maksimal 50 persen dari kapasitas ruangan dan tidak mengadakan makan di tempat.

Kemudian untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, seni budaya dan pertemuan di ballroom boleh digelar dengan maksimal kapasitas 50 persen, menggunakan Aplikasi PeduliLindungi serta tidak diperkenankan menyediakan makanan prasmanan. 

Dari semua pengajuan izin kegiatan yang masuk ke Disnaker-PMPTSP Kota Malang, Minto menyebutkan belum ada pengajuan izin kegiatan konser musik hingga akhir Bulan Oktober 2021. "Kalau konser sampai saat ini kami belum menerima," kata Minto.

Untuk proses pengajuan izin kegiatan, pihaknya mengatakan bahwa semua sudah dapat diakses melalui izol.malangkota.go.id . Nanti pemohon dapat mengakses persyaratan dan form pengajuan izin kegiatan di izol.malangkota.go.id .

"Form tetap ambil di situ, download di situ, input di sana, nanti kami tindaklanjuti ya. Kalau proses mereka sudah, paling lama 5 hari (izin keluar)," ujar Minto.

Terlebih lagi dalam waktu dekat pihaknya akan menerapkan TTE atau Tanda Tangan Elektronik Kepala Disnaker-PMPTSP Kota Malang. Hal itu akan memudahkan dan mempercepat proses perizinan kegiatan di masyarakat.

"Insya Allah dalam waktu dekat ini akan ada tandagangan elektronik, karena kita masih perlu ada tanda tangan kepala dinas, setelah berkas ada cetak, kita tanda tangan ke kepala dinas," terang Minto.

Sementara itu, pihaknya menuturkan jika nantinya praktik di lapangan terdapat pelanggaran peraturan, akan ada Satgas Covid-19 yang akan menindak kegiatan yang menyalahi aturan di tengah penerapan PPKM Level 2.

Topik
angka kemiskinan kabupaten malangDinas Perizinan Kota MalangDPMPTSP kota malang

Berita Lainnya

Berita

Terbaru