8.200 Aset Pemkot Malang, BKAD Kota Malang: Progres Capai 16 Persen Tersertifikasi

Nov 09, 2021 16:35
Penyerahan sertifikat Aset kepada Pemkot Malang dalam agenda Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Pemkot Malang, Selasa (9/11/2021). (Foto: Istimewa).
Penyerahan sertifikat Aset kepada Pemkot Malang dalam agenda Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Pemkot Malang, Selasa (9/11/2021). (Foto: Istimewa).

JATIMTIMES - Proses sertifikasi aset Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menjadi salah satu perhatian serius. Saat ini, progres tersebut sudah mencapai 16 persen dari total sekitar 8.200 aset yang belum tersertifikasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Kepal Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang Subkhan mengatakan, dari total aset yang belum bersertifikat tersebut masih terus berprogres. Memang, untuk prosesnya sendiri diakuinya cukup memakan waktu yang lama.

"Aset Pemkot Malang yang sudah tersertifikasi itu sudah sekitar 16 persen ya 1.000 sekian lah. Persoalan tercapai atau tidak, itu karena sertifikat ini memang butuh waktu. Tapi menurut saya ini progresnya luar biasa. Kalau dilihat dari persentase, karena kan bidangnya banyak di Kota Malang," ujarnya dalam kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Pemkot Malang, Selasa (9/11/2021).

Dijelaskan Subkhan, berdasarkan kesepakatan bersama dengan Kopsurgah KPK RI, aset-aset Pemkot Malang tersebut ditargetkan tuntas tersertifikasi pada 2023 mendatang secara bertahap. Rinciannya, di 2021 ditargetkan terselesaikam sebanyak 2.500 bidang. Tahun 2022 juga ditargetkan sebanyak 2.500 bidang. Selanjutnya, 2023 ada 2.077 bidang.

"Besok Senin (15/11/2021) depan ada 183 sertifikat aset yang mau diserahkan. Hari ini diserahkan sebanyak 12 dari BPN, dan sebelumnya sudah diserahkan 34 aset. Artinya Alhamdulilah ya. Kami, Pemerintah Kota tetap optimis dengan komitmen yang kita bangun InsyaAllah nanti bisa tercapai," jelasnya.

Lebih jauh, dalam proses percepatan sertifikat aset Pemkot Malang, dikatakan Subkhan, BKAD Kota Malang melakukan berbagai upaya. Diantaranya, dengan mengikutsertakan tenaga pembantu di kantor BPN. Setidaknya, sudah ada 6 Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan (TPOK) yang diperbantukan dalam proses sertifikat aset-aset. Hal lainnya, juga proses hibah barang dalam rangka untuk akselerasi pensertifikatan.

"Dan itu di kantor BPN saat ini ada khusus loket tersendiri untuk aset. Inilah komitmen yang kita bangun agar aset Pemerintah Kota itu diharapkan seluruhnya tuntas sertifikatnya, paling penting pengamanan," pungkasnya.

Untuk diketahui, pada 2017 lalu sebanyak 10 bidang tanah milik Pemkot Malang sudah tuntas dan memiliki sertifikat. Kemudian, rentang 2018 hingga 2020, sebanyak 1.348 bidang. Selanjutnya, masih terus berprogres setiap tahunnya untuk bisa menyelesaikan proses penyelesaian pengurusan sertifikat ke BPN hingga target pada 2023 mendatang.

Topik
Aset Pemkot Malangbkad kota malangkios kawasan skep bangkalan

Berita Lainnya

Berita

Terbaru