Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Daerah, Bappeda Kota Malang Rutin Evaluasi PUG

Nov 04, 2021 18:39
Rapat Koordinasi Daerah Pengarusutamaan Gender (Rakorda PUG) Bappeda Kota Malang, di Mini Blok Office, Kamis (4/11/2021). (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES).
Rapat Koordinasi Daerah Pengarusutamaan Gender (Rakorda PUG) Bappeda Kota Malang, di Mini Blok Office, Kamis (4/11/2021). (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES).

JATIMTIMES - Pergesekan isu gender dinilai masih banyak diabaikan dalam lingkungan sosial. Karena itu, pengarusutamaan gender (PGU) dalam hal ini berperan penting dalam strategi pembangunan daerah.

Hal inilah yang diseriusi oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang. Komitmen mewujudkan kesetaraan gender sesuai RPJMD Kota Malang Tahun 2018 – 2023 itu salah satunya diwujudkan dengan mengintegrasikan perspektif gender menjadi satu dimensi integral dalam pembangunan, utamanya pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Hal tersebut dibahas lebih mendetail dalam Rapat Koordinasi Daerah Pengarusutamaan Gender (Rakorda PUG) di Mini Blok Office, Kamis (4/11/2021).

Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Bappeda Kota Malang, Rudi Cahyono Catur Utomo mengatakan, saat ini kesetaraan gender atau kelompok tertentu (perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan, serta kelompok marginal) masih belum mendapatkan akses yang sama untuk terlibat dalam pembangunan daerah.

"Masih banyak yang belum mendapatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang sama dalam pembangunan. Sepertu bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, dan bidang pembangunan lainnya," ujarnya.

Belum dipahaminya hal itu, menurut Rudi, karena adanya wujud konstruksi sosial begitu kuat. Sehingga menyebabkan ketidaksetaraan atau kesenjangan gender.

Ia menjelaskan, pelabelan, peminggiran, penomorduaan dalam pembangunan, banyaknya perempuan mempunyai beban ganda dan tingginya kekerasan terhadap perempuan masih ada di masyarakat.

"Melalui Rakorda ini, kami memastikan bahwa PUG direncanakan, dilaksanakan, dianggarkan, dimonitor dan dievaluasi secara rutin pada setiap bidang pembangunan dan dalam rangka melaksanakan strategi PUG. Dan, hampir semua perangkat daerah telah menyusun Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang kemudian disebut Anggaran Responsif Gender (ARG)," jelasnya.

Berdasarkan catatan BPS, kesenjangan antara perempuan dan laki-laki sesuai data Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) terbilang belum seimbang.

Di Jawa Timur, PUG naik di tahun 2020 sekitar 0,16 dibandingkan tahun 2019. Kondisi yang tidak sama untuk Nasional di tahun 2020, IPG Nasional turun sekitar 0,01 dibandingkan tahun 2019.

"Sedangkan IDG di Jawa Timur turun sekitar 0,01 persen di tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. Dan kondisi yang tidak sama untuk Nasional di tahun 2020. IDG Nasional naik sekitar 0,33 dibandingkan tahun 2019," sebutnya.

Melalui Rakorda ini, menurut Rudi, diharapkan kesenjangan gender dapat menurun dan upaya kesetaraan menjadi nyata dalam perencanaan, pelaksanaan dan penganggaran pembangunan.

Apalagi, PPRG atau ARG merupakan bagian dari tujuh prasyarat PUG yang merupakan syarat yang harus dilaksanakan untuk disebut sebuah daerah sebagai daerah responsif gender.

"Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terus mengalami penurunan dan semua tertangani. Dari tahun 2017 sebanyak 67 kasus, tahun 2018 sebanyak 65 kasus, tahun 2019 sebanyak 55 kasus dan tahun 2020 sebanyak 51 kasus," pungkasnya.

Topik
Responsif GenderPengarusutamaan GenderKota MalangBappeda Kota MalangBerita MalangBerita Jatim

Berita Lainnya

Berita

Terbaru