Beberapa Blunder POLRI Disoroti Netizen, ISeSS: Karena Tidak Ada Sistem Pengawasan yang Baik di Internal Kepolisian

Oct 27, 2021 16:39
Pengamat kepolisian ISeSS, Bambang Rukminto.(Foto: Istimewa).
Pengamat kepolisian ISeSS, Bambang Rukminto.(Foto: Istimewa).

JATIMTIMES - Dalam beberapa waktu terakhir, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) di berbagai daerah tengah banyak diperbincangkan oleh masyarakat, termasuk di media sosial (medsos). 

Pengamat kepolisian Institute for Security and Strategic Studies (ISeSS), Bambang Rukminto menilai bahwa hal tersebut dikarenakan tidak ada sistem pengawasan yang baik di internal kepolisian. Salah satu akibatnya, seperti yang terjadi di Polres Nunukan. 

Di mana seorang anggota polisi yang menjadi korban tindak kekerasan oleh pimpinannya, lebih memilih mengadu ke medsos ketimbang melalui lembaga yang ada di internal kepolisian. Meskipun menurutnya, hal tersebut sama-sama tidak dapat dibenarkan. 

"Apakah itu pelanggaran etik? Iya, dan harus diberi sanksi. Karena ada mekanisme pengaduan internal yang seharusnya diikuti. Di sisi lain persoalan kekerasan oleh Kapolres juga harus diberi sanksi. Bagaimanapun kekerasan oleh siapapun dan kepada siapapun tidak diperbolehkan. Ini dua masalah berbeda yang saling terkait," ujar Bambang kepada JatimTIMES, Rabu (27/10/2021).

Menurutnya, masalah yang beberapa hari terakhir menyandung anggota kepolisian merupakan masalah lama. Yang sebelumnya juga telah pernah terjadi. Hanya saja saat ini, masyarakat menemukan media pengaduan yang dinilai lebih efektif untuk menyampaikan pesan. 

"Sudah terjadi sejak lama. Tetapi saat ini baru muncul karena ada saluran baru yakni medsos, yang ternyata memiliki power yang kuat untuk mendobrak stagnansi di lembaga penegak hukum ini. Seperti api dalam sekam. Munculnya banyak kasus saat ini adalah indikasi dari masalah yang ada," terang Bambang. 

Selain itu, dari pantauannya, sebenarnya keluhan-keluhan sudah dilakukan sejak dulu. Namun menurutnya, evaluasi-evaluasi yang selama ini dilakukan di tubuh kepolisian, dinilai kurang efektif. Padahal sebenarnya, keluhan-keluhan tersebut sudah bisa dijadikan acuan untuk berbenah. 

"Reformasi POLRI itu bukan sekedar ganti jargon atau banyak-banyakan surat edaran, tetapi membangun sistem yang lebih baik. Artinya selama ini POLRI tidak membangun sistem," pungkas Bambang. 

Untuk itu, dalam hal ini Bambang berpendapat bahwa Kapolri harus membuat terobosan baru. Atau memperkuat Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk menjadi lembaga pengawas eksternal yang lebih kuat. 

Topik
POLRIoperasi yustisi kota blitarPengamat kepolisian

Berita Lainnya

Berita

Terbaru