8.200 Aset Belum Punya Sertifikat, Pemkot Malang Targetkan Tuntas di 2023

Oct 27, 2021 13:30
Wali Kota Malang, Sutiaji. (Foto: Humas Pemkot Malang for MalangTIMES).
Wali Kota Malang, Sutiaji. (Foto: Humas Pemkot Malang for MalangTIMES).

JATIMTIMES - Kepemilikan aset Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menjadi salah satu perhatian serius. Pasalnya, saat ini sebanyak 8.200 aset belum bersertifikat.

Karena itulah, Pemkot Malang berkomitmen ribuan aset tersebut dapat bersertifikat secara bertahap dan bisa dituntaskan pada tahun 2023 mendatang.

Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan, di wilayah Jawa Timur, Kota Malang berada di peringkat 2 kepemilikan aset terbanyak setelah Kota Surabaya. Hal ini pula yang menjadi perhatian tim Kopsurgah KPK RI yang meminta Pemkot Malang segera menyelesaikan sertifikat-seetifikat tanah untuk 8.200 aset tersebut.

"Kita diminta untuk segera menyelesaikan sertifikat-sertifikat tanah 8200 aset yang belum tersertifikatkan oleh Kopsurgah KPK. Memang se Jawa Timur ini aset yang paling banyak itu di Surabaya dan Kota Malang. Maka kami ingin memyelesaikan di tahun 2023," ujarnya.

Sutiaji merincikan, pada 2017 lalu sebanyak 10 bidang tanah sudah tuntas dan memiliki sertifikat. Kemudian, rentang tahun 2018 hingga 2020, sebanyak 1.348 bidang.

Selanjutnya, dibagi kembali tiap tahunnya target untuk proses penyelesaian pengurusan sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Kesepakatan kami dengan Kopsurgah KPK, di tahun 2021 kita selesaiakan sebanyak 2500 bidang. Untuk tahun 2022 juga ditargetkan sebanyak 2500 bidang. Selanjutnya, di tahun 2023 ada 2077 bidang. Harapannya 8200 bisa terselesaikan," jelas Sutiaji.

Diakuinya, untuk pengurusan sertifikat itu tidaklah mudah. Karena harus melalui kajian lapangan, termasuk pengukuran lahan yang akan disertifikatkan.

"Karena ngurus itu kan harus ada asal usulnya, di cek lagi, di ukur lagi. Urusan tanah itu ribetnya luar biasa. Tapi, ini sudah komitmen kami, mudah-mudahan di tahun 2023 kita sudah tidak punya hutang, dan terselesaikan semua," terangnya.

Hal ini dilakukan, agar setelah adanya sertifikat tersebut maka tidak akan ada lagi alih fungsi aset. Termasuk, dengan adanya sertifikat akan menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang.

"Karena kalau ada sertifikat kan tidak ada alih fungsi. Lalu, utk peningkatan pendapatan asli daerah, kalau sudah tersertifikat istilahnya tidak lagi pakai retribusi," pungkas Sutiaji.

Topik
Aset Pemkot Malangpenganiaya balita

Berita Lainnya

Berita

Terbaru