Kolam Renang Kanjuruhan Belum Diserahkan, Bappeda: Harus Kondisi Clean and Clear

Oct 26, 2021 20:26
Kepala Bappeda Kabupaten Malang Tomie Herawanto.(Foto: Riski Wiayanto/MalangTIMES).
Kepala Bappeda Kabupaten Malang Tomie Herawanto.(Foto: Riski Wiayanto/MalangTIMES).

JATIMTIMES - Kolam Renang Internasional Kanjuruhan hingga saat ini masih mangkrak dan belum digunakan. Pantauan di lokasi, area kolam tersebut juga terlihat seperti tidak terurus. 

Di bagian kolam outdoor, hanya terisi pasir dan kotoran daun yang terkumpul karena tersapu angin. Begitu juga dengan kolam indoor, yang juga terlihat tampak agak keruh dengan air berwarna hijau. 

Hingga saat ini kolam renang yang didapuk menjadi kolam bertaraf internasional tersebut ternyata masih belum diserahterimakan. Yakni  dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang sebagai pelaksana pembangunan kepada perangkat daerah yang sesuai bidangnya dapat mengelola aset tersebut. 

"Jad,  penggunaan aset itu harus pada posisi clean and clear dan siap digunakan. Prinsipnya itu," ujar Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang Tomie Herawanto, Selasa (26/10/2021).

Clean and clear yang Tomie maksud adalah terkait analisis kesiapan kolam renang tersebut untuk dapat digunakan. Dan bukan hanya dari perangkat daerah yang berperan dalam teknis pelaksanaan pembangunannya, namun juga analisis terkait perencanaan pemanfaatan dari organisasi perangkat daerah (OPD) yang nanti dipercaya untuk mengelola pemanfaatan kolam tersebut. 

Apalagi jika nantinya, saat kolam tersebut dimanfaatkan setelah diserahterimakan, ada target pendapatan yang harus dicapai oleh OPD yang bersangkutan.

"Katakanlah Dispora (Dinas Pemuda dan Olahraga) akan siap menerima. Jika itu (kolam) digunakan, sudah tidak perlu nambal atau lainnya. Harus diserahkan, karena misal sudah ada target PAD (pendapatan asli daerah). Jadi, sudah harus tidak ada kendala," terang Tomie. 

Pun bagi DPKPCK yang menyerahkan, harus tidak dalam kondisi penyerahan disertai catatan. Apakah kurang sesuatu atau tidak. Sehingga menurut Tomie, sebelum resmi diserahterimakan, harus ada pengecekan ulang. Salah satunya terkait detail engineering fesign (DED).

Jadi, Tomie menilai menjadi sebuah keharusan agar perangkat daerah yang bersangkutan sama-sama mempersiapkan hal tersebut. Kecuali, jika aset tersebut dibangun tidak diproyeksikan untuk dapat memperoleh PAD. 

"Jika tidak diproyeksikan untuk bisa mendapat PAD, artinya benar-benar digunakan untuk masyarakat umum, ya bisa saja sambil berjalan," pungkas Tomie. 

Topik
Kolam Renang KanjuruhanPemkab MalangSeri Tiga Liga 1Berita Malang

Berita Lainnya

Berita

Terbaru