Rizal Ramli Beberkan Modus Pejabat Negara saat Hindari Pajak

Oct 26, 2021 16:06
Ekonom Indonesia, Rizal Ramli (Foto: Istimewa).
Ekonom Indonesia, Rizal Ramli (Foto: Istimewa).

JATIMTIMES - Pandora Papers telah menguak skandal pajak yang melibatkan pejabat dan pengusaha besar di seluruh dunia. Nama beberapa menteri di Indonesia pun disebut di dalamnya.  

Ekonom Dr. Rizal Ramli menyatakan hal itu merupakan kebiasaan orang-orang berkuasa, dan orang kaya di seluruh dunia untuk menghindari beban pajak. Di Eropa dan Amerika, pajak sangat tinggi bagi orang-orang kaya.

“Memang jadi kebiasaan oleh orang-orang kaya dan orang-orang berkuasa di seluruh dunia menghindari beban pajak di negaranya sendiri,” beber Rizal Ramli dalam podcast bertajuk "Rizal Ramli Bongkar Habis 'Pandora Papers"  , Selasa (26/10/2021).

Menurutnya, mereka mencari jalan supaya tidak membayar tarif pajak yang begitu tinggi di negaranya. Caranya, mereka membuat perusahaan shell (cangkang), atau perusahaan ecek-ecek di negara-negara yang ada aturan beban pajaknya kecil atau nol.

Mantan Anggota Tim Panel Ekonomi PBB ini menguraikan, dulu Swiss menjadi tempat penggelapan pajak para penguasa dan orang-orang kaya di dunia. Namun, kini sudah tidak bisa lagi.

Akibatnya, orang-orang kaya yang duitnya banyak, dari sumbernya tidak jelas, baik itu hasil korupsi, dan lain-lain, membuat perusahaan shell company atau perusahaan tunggangan dengan nama-nama orang lain berlapis-lapis agar pemain utamanya tidak diketahui, di suatu negara yang mempunyai aturan beban pajak sangat kecil. Seperti di kepulauan Karibia, Panama, dan lain sebagainya, yang memang mencoba menarik uang dari seluruh dunia.

"Tapi ada juga yang kurang canggih, pejabat Indonesia, eh kelihatan namanya. Tujuannya menghindari beban pajak di negaranya," ungkapnya.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini, menghindari pajak bagi seorang pejabat tentu sangat tidak beretika. Karena, masyarakat selalu di kejar-kejar bahkan mendapat hukuman bila tidak membayar pajak. Sementara para pejabatnya justru menghindari wajib pajak.

"Artinya, sebagai pejabat harus kasih contoh jadi warga negara yang benar, dengan membayar pajak kepada negara. Jadi itu secara etika tidak benar. Selain ini, saya kira pejabat maupun orang kaya Indonesia swasta banyak yang menghindari beban pajak dengan melakukan investasi di Pandora Papers dll," ungkapnya.

Ia menyebutkan, Presiden Joko Widodo punya hak melakukan pemeriksaan kepada pejabat maupun pengusaha yang melanggar etika maupun melanggar hukum yang tidak membayar pajak.

Bahkan, Rizal yakin Indonesia bisa keluar dari krisis ekonomi dengan cara mengubah sistem yang berlaku.

Sementara itu, menjawab pertanyaan soal kemungkinan maju di Capres 2024, Dr. Rizal Ramli menyatakan, tidak menutup segala kemungkinan hal itu bisa terjadi.

"Kalau saya mendapatkan amanah untuk maju dan didukung oleh masyarakat, pasti saya maju, dan saya kepret semua yang gak bener," tandasnya. 

Topik
Rizal RamliPenggelapan Pajakskandal pajakcafe ditutupBerita SurabayaBerita Jatim

Berita Lainnya

Berita

Terbaru