Cegah Paham Radikal dan Terorisme, Pemkab Malang Mou Dengan BNPT dan Perhutani

Oct 19, 2021 17:49
Bupati Malang, HM. Sanusi setelah melakukan penandatanganan bersama BNPT dan Perum Perhutani.(Foto: Humas dan Prokopim Kabupaten Malang).
Bupati Malang, HM. Sanusi setelah melakukan penandatanganan bersama BNPT dan Perum Perhutani.(Foto: Humas dan Prokopim Kabupaten Malang).

JATIMTIMES - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang melakukan MoU dengan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) dan Perum Perhutani, Selasa (19/10/2021). MoU tersebut berkaitan dengan sinergitas pencegahan tindak pidana terorisme melalui kerjasama pemanfaatan hutan. 

Bupati Malang HM. Sanusi yang hadir dalam penandatanganan nota kesepahaman tersebut mengisahkan bahwa radikalisme dan terorisme, seperti bara api dalam sekam. Dimana menurutnya tampak kecil namun jika dibiarkan bisa memorakporandakan berbagai hal. Hal itulah yang dikhawatirkan terjadi pada NKRI.

Penandatanganan nota kesepahaman itu sendiri juga tidak lepas dari rencana BNPT untuk membentuk wilayah atau kawasan yang dimanfaatkan dalam program deradikalisasi. Salah satunya, juga dengan membangun sebuah kawasan khusus terpadu nusantara (KKTN).

191021_pemkab-malang-cegah-radikalisme.psdff8319d611301319.png

Di mana salah satu fungsinya, juga diharapkan dapat menjadi wadah bagi masyarakat eks narapidana teroris (napiter) dan masyarakat kelompok rentan lainnya dalam proses reintegrasi kepada masyarakat. 

"Salah satu amanah undang-undang dalam bidang pencegahan radikalisasi ada 3, yaitu membangun kesiapsiagaan pada semua pihak, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi. Program deradikalisasi sendiri ada yang dilakukan di dalam lapas maupun di luar lapas," ujar Kepala BNPT, Komjen Pol. Boy Amar Rafli.

Selain itu, berdasarkan identifikasi yang ia lakukan, kemandirian di bidang ekonomi para eks napiter ini terbilang rendah, dan cenderung kurang terbiasa melakukan aktifitas wirausaha. Oleh karena itu, sebagai kelanjutan dalam status pembinaan, mereka akan kembali dilakukan pembinaan di luar lapas.

"Kita berharap saudara-saudara yang telah selesai menjalani hukuman tidak lagi bingung harus kemana. Mohon dukungan dan doa semua pihak agar kiranya niatan ini dapat terwujud dengan baik,” imbuh Komjen Pol Boy Rafli.

Salah satu desa di Kabupaten Malang disebut layak untuk menjadi KKTN, yakni di Desa Duwet Kecamatan Tumpang. Karena dinilai memiliki tiga aspek untuk mendukung terwujudnya KKTN. Ketiga aspek itu adalah ekonomi, edukasi dan pariwisata.

"Dengan memanfaatkan lahan Perhutani yang ada kemudian disandingkan dengan program-program yang berkaitan dengan deradikalisasi, serta dengan pendekatan berbasis kesejahteraan, sekiranya dapat mengurangi niat-niat untuk kembali melakukan hal-hal yang bertentangan dengan negara," pungkasnya. 

Sementara menurut Bupati Malang, HM. Sanusi, paham radikalisme merupakan proses pencucian otak yang banyak dikaitkan dengan paham agama. Sehingga perlu langkah-langkah kongkret terkait pemahaman keagamaan yang benar.

Mewujudkan hal itu, Sanusi juga akan melibatkan tokoh agama, untuk berperan dalam menyadarkan kembali pada perjuangan agama yang benar. Salah satunya bahwa Agama Islam, tidak mengajarkan kerusakan.

“Ditunjuknya Kabupaten Malang untuk KKTN ini merupakan sebuah penghargaan. Kami akan sangat mendukung program ini, karena ini menjadi tugas bersama untuk menyelamatkan NKRI,” pungkas Sanusi.

Topik
terorismepaham radikalismeKabupaten MalangBupati Malang HM SanusiBerita MalangBerita Jatim

Berita Lainnya

Berita

Terbaru