Percepat Verifikasi Perizinan di OSS RBA, Disnaker-PMPTSP Kota Malang Beri Akses 7 OPD

Oct 15, 2021 18:39
Imbauan kepada para pelaku usaha untuk segera menggunakan OSS-RBA. (Foto: Ig @nakerpmptsp_kotamalang)
Imbauan kepada para pelaku usaha untuk segera menggunakan OSS-RBA. (Foto: Ig @nakerpmptsp_kotamalang)

JATIMTIMES- Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP) Kota Malang mengusulkan pelibatan tujuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam proses perizinan. 

Tujuannya untuk mempercepat verifikasi perizinan melalui layanan Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA) sesuai sektornya masing-masing. Ketujuh OPD tersebut sudah diberi akses turunan pengelolaan akun oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI. 

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi Pariwisata dan Sosial Budaya Disnaker-PMPTSP Kota Malang Minto Rahardjo menyebutkan ketujuh OPD Kota Malang tersebut antara lain, Dinas Lingkungan Hidup (DLH); Dinas Pemuda
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar); Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR); Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan); Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag); Dinas Kesehatan (Dinkes); serta Dinas Perhubungan (Dishub). 

Proses pengusulan hak akses turunan ke BKPM RI yang dilakukan oleh Disnaker-PMPTSP Kota Malang ini sudah dilakukan saat OSS-RBA pertama kali diluncurkan pada tanggal 9 Agustus 2021. 

"Jadi sudah dikirimkan oleh BKPM, perangkat daerah teknis itu bisa membuka sendiri di sana untuk memverifikasi sesuai dengan sektornya," ungkap Minto kepada JatimTIMES.com. 

Nantinya, pengelola akun akses turunan dari masing-masing OPD ini akan melakukan verifikasi pengajuan izin yang bersangkutan dengan bidang dari masing-masing OPD. 

"Misalkan perangkat daerah Dinas Kesehatan, itu dia mempunyai hak akses sendiri di OSS RBA untuk memverifikasi yang izinnya untuk kesehatan," terang Minto. 

Hal itu juga berlaku bagi masing-masing OPD. Karena tujuh OPD tersebut lebih memahami konteks pengajuan izin yang dilakukan oleh masyarakat. 

Terlebih lagi, dengan diberikannya hak pengelolaan akun sebagai akses turunan, akan lebih sesuai dengan peraturan atau mekanisme yang ada. 

Selain itu, pihaknya juga mengalami kendala terkait penghitungan jumlah total dengan data terperinci dari para pengaju izin melalui OSS-RBA. Karena semua pemegang pengelola akun di OSS-RBA hanya dapat melihat jumlah total secara keseluruhan. 

"Disnaker-PMPTSP Kota Malang belum bisa merekap (terperinci) seperti yang kami harapkan bisa diimport di excell, mungkin Insya Allah BKPM akan memroses itu, karena bagian yang kita minta seperti itu," ujar Minto. 

Sementara itu, pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat utamanya bagi para pelaku usaha agar segera menggunakan layanan OSS-RBA. Untuk para pelaku usaha yang baru, informasi terkait tahapan-tahapan pengajuan izin sudah tampak di program OSS-RBA. 

"Begitu buka laman OSS RBA, panduan untuk melakukan perizinan usaha sudah ada semua di sana. Ini yang perlu kita sebarluaskan ke masyarakat itu agar bisa dilakukan mandiri dirumah," pungkas Minto.

Topik
Disnaker Kota Malanghenri togar hasiholan tambunanbazaar bri

Berita Lainnya

Berita

Terbaru