Jika Digelar Masa Pandemi, KPU Kabupaten Malang Butuh Anggaran Pemilu Rp 100 Miliar

Oct 14, 2021 16:10
Ketua KPU Kabupaten Malang Anis Suhartini didampingi sejumlah komisioner KPU Kabupaten Malang saat melakukan audiensi bersama Ketua DPRD Kabupaten Malang Darmadi. (Foto:Riski Wijaya/MalangTIMES).
Ketua KPU Kabupaten Malang Anis Suhartini didampingi sejumlah komisioner KPU Kabupaten Malang saat melakukan audiensi bersama Ketua DPRD Kabupaten Malang Darmadi. (Foto:Riski Wijaya/MalangTIMES).

JATIMTIMES - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang mulai melakukan persiapan terkait penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) serentak 2024 mendatang. Ada tiga hal yang dibahas dalam audiensi oleh KPU Kabupaten Malang pada Kamis (14/10/2021) di Gedung DPRD Kabupaten Malang. 

Ketiga hal tersebut adalah terkait rencana kebutuhan biaya (RKB), ketersediaan gudang, dan kegiatan yang menjadi hibah non-pemilihan.

Menurut Ketua KPU Kabupaten Malang Anis Suhartini, ketersediaan gudang menjadi satu masalah yang dihadapi dalam setiap gelaran pemilu. 

"Di regulasi kami kan memang bisa dan diatur manakala kami mau mengajukan anggaran untuk hibah non-pemilihan. Artinya, jika kami sedang tidak ada pemilihan, itu bisa mengajukan permohonan anggaran untuk penyelenggaraan kegiatan," ujar Anis, Kamis (14/10/2021) siang.

Menurut Anis, persiapan yang dilakukan saat ini juga telah sesuai dengan instruksi KPU Republik Indonesia (RI). Dan memang, menyongsong pemilu serentak 2024, ada banyak hal yang harus segera dipersiapkan. 

"Misalnya, berapa sih yang harus dicadangkan untuk 2024, untuk pilkadanya. Makanya kami juga telah diminta untuk menyusun RKB untuk pemilihan 2024. Meskipun, angka dalam RKB ini harus di-review dulu oleh (KPU) Provinsi," imbuh Anis. 

Berkaca pada gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Malang tahun 2020 lalu, KPU Kabupaten Malang mendapatkan hibah sebesar Rp 85 miliar. Berdasarkan catatannya, dari jumlah tersebut telah terserap sekitar Rp 72 miliar. 

Besaran anggaran tersebut juga masih ditambah anggaran kurang lebih sekitar Rp 35 miliar yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tambahan anggaran tersebut digunakan untuk keperluan alat pelindung diri (APD) karena pilkada yang digelar di masa pandemi covid-19.

"Maka jika nanti Pemilu 2024 dilaksanakan masih dalam pandemi covid-19, maka sejatinya patokannya (kebutuhan anggaran) adalah Rp 72 miliar sekian ditambah Rp 35 miliar. Jadi kurang lebih kemarin kami sudah menghabiskan Rp 100 miliar. Itu yang perlu kami sampaikan," terang Anis. 

Selain dari segi anggaran, hal lain yang juga tengah dipersiapkan oleh KPU Kabupaten Malang adalah berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat. Juga dibarengi dengan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan. 

Topik
fuad misbahuddin fahmiKPU Kabupaten MalangDPRD Kabupaten MalangBerita Malang
Townhouse-The-Kalindra-foto-The-Kalindra-P80c5928dba440a88.jpg

Berita Lainnya

Berita

Terbaru