DPRD Kota Malang Sepakati APBD 2022, BTT Naik 5 Persen

Oct 11, 2021 14:14
Rapat paripurna pengesahan Ranperda APBD Kota Malang tahun anggaran 2022, Senin (11/10/2021). (Foto: Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES).
Rapat paripurna pengesahan Ranperda APBD Kota Malang tahun anggaran 2022, Senin (11/10/2021). (Foto: Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES).

JATIMTIMES - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kota Malang tahun anggaran 2022 di tingkat DPRD Kota Malang telah rampung. Dengan begitu, legislatif telah menyepakati untuk selanjutnya dilakukan implementasi oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Malang.

Kesepakatan tersebut disetujui dalam agenda Pengambilan Keputusan Tentang Ranperda APBD Kota Malang tahun anggaran 2022 di ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Malang, Senin (11/10/2021).

apbd482221b748b2bf9c.jpg

Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika mengatakan, yang paling disoroti dalam hal ini yakni capaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang yang menurun hingga Rp 299 Miliar.

Sebelumnya, Kota Malang menargetkan PAD sebesar Rp 1,051 Triliun. Namun, angka tersebut masih dirasa kurang rasional, sehingga disepakati target tahun 2022 ini sebesar Rp 752,7 Miliar.

"Yang jadi sorotan memang pendapatan kita yang menurun dimana hampir Rp 300 Miliar penurunan kita. Kemudian di satu sisi belanja juga kan banyak, ini kita tersandera oleh beberapa hal dalam APBD  kita di tahun 2022," ujarnya.

Hal lainnya, menurut Made, berkaitan dengan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dianggarkan sebesar Rp 85 Miliar di tahun 2022 mendatang. Hal ini, dilakukan sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat, yang mengharuskan penambahan sebesar 5 persen. Termasuk beberapa proyek-proyek besar di Kota Malang yang mengalami penurunan anggaran.

"Karena di tahun 2021 ini kan BTT itu Rp 81 Miliar, harus ditambah 5 persen minimal. Proyek-proyek yang terbesar hanya proyek Kayutangan Heritage zona 3 di angka Rp 6 Miliar. Yang lain kita sebar rata di masing-masing OPD," imbuhnya.

apbd-2cf7addd11d35b09c.jpg

Sementara itu, Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan, PAD yang menurun lantaran keseluruhan dari dana lainnya juga menurun. Mulai dari dana transfer, hingga dana bagi hasil. Hal ini cukup mendasari penurunan target pendapatan daerah. Di samping juga kondisi pandemi Covid-19, yang mengharuskan untuk fokus dalam penanganan tersebut.

"Karena awalnya, asumsinya Covid-19 sudah selesai total, tapi ini masih. Sehingga, pendapatan terbatas, tapi belanja naik.  Ini yang mau tidak mau bagaimana membagi urusan-urusan wajib kita ini terpenuhi semua, yang penguatan kita kurangi," terangnya.

Dalam hal ini pihaknya juga akan melakukan optimalisasi untuk mencapai target PAD tahun 2022 mendatang. Termasuk, membuat inovasi-inovasi baru untuk meningkatkan capaian.

"Kita optimalisasi, intensifikasi, ekstensifikasi, serta inovasi. Kita sudah punya e-tax, tapi kan belum maksimal belum seluruhnya, ini kita kuatkan," tandasnya.

Untuk diketahui, penyesuaian target PAD ini diantaranya adalah target Pajak Daerah yang disepakati sebesar Rp 606 Miliar di 2022. 
Sementara itu Target Retribusi Daerah sebesar Rp 52,8 Miliar.

Kemudian, target pendapatan dari Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp 28,8 Miliar. Terakhir target pendapatan dari Lain-Lain PAD yang sah sebesar Rp 65 Miliar.

Topik
APBD Kota MalangKota MalangDPRD Kota MalangI Made Rian Diana KartikaWali Kota Malang SutiajiBerita MalangBerita Jatim
Townhouse-The-Kalindra-foto-The-Kalindra-P80c5928dba440a88.jpg

Berita Lainnya

Berita

Terbaru