Relawan Vaksin Nusantara Tak Terdata di PeduliLindungi hingga Harga Diklaim Bakal Murah

Oct 07, 2021 09:04
Ilustrasi (Foto: US Food and Drug Administration)
Ilustrasi (Foto: US Food and Drug Administration)

JATIMTIMES - Relawan yang menerima suntikan vaksin Nusantara tidak terdata di aplikasi PeduliLindungi. Hal itu telah dialami oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena. 

Dalam aplikasi PeduliLindungi, Melki mengaku masih tercatat belum menerima vaksin.

"Sampai sekarang kami sendiri, saya sebagai relawan vaksin Nusantara belum bisa untuk memakai otoritas di PeduliLindungi untuk dipakai dalam perjalanan walaupun kita lihat yang mengeluarkan ini RS kepresidenan, RSPAD Gatot Soebroto," kata Melki dalam acara daring, Rabu (6/10/2021).

Melki pun telah menanyakan hal tersebut dalam rapat di Komisi IX DPR. Ia lantas menemukan jawaban bahwa aplikasi PeduliLindungi hanya mendata warga yang telah disuntik dengan vaksin yang mengantongi izin penggunaan darurat (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) seperti Sinovac, Pfizer, AstraZeneca serta Sinopharm.

Sementara diketahui hingga kini Vaksin Nusantara belum diuji klinik sampai tahap III, sehingga belum dianggap vaksin Covid-19 oleh BPOM.

"Ke mana-mana tidak bisa terbang karena pakai vaksin Nusantara, saya ikut juga vaksin yang lain biar administrasi saya, urusan terbang-terbang, pergerakan saya masuk di PeduliLindungi. Tapi untuk pengobatan murni, yang saya pakai adalah vaksin Nusantara," jelas Melki.

Terkait hal itu, anggota Tim Vaksin Nusantara Mayor Jenderal TNI (Purn.) Daniel Tjen mengaku belum bisa berkomentar lebih soal nasib vaksin gagasan mantan Menteri Kesehatan dr Terawan Agus Putranto tersebut. 

Saat ini tim peneliti sendiri masih fokus untuk merampungkan persiapan uji klinik. Daniel belum mengetahui vaksin Nusantara akan dikomersialkan secara luas atau tidak.

Sebelumnya, Kemenkes, BPOM dan TNI AD telah membuat nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) pada 19 April. Dalam MoU tersebut dinyatakan bahwa proses pengambilan sampel darah relawan di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta hanya dilakukan guna kepentingan penelitian dan pelayanan.

Dengan demikian, penelitian yang dilakukan tim Vaksin Nusantara bukan uji klinik demi mendapat izin edar oleh BPOM menjadi vaksin, melainkan hanya layanan kepada masyarakat.

"Terkait apakah nanti ini akan masuk aplikasi PeduliLindungi, saya kira itu kewenangannya ada di Menteri Kesehatan," ujar Daniel.

Diklaim memiliki harga murah

Vaksin Nusantara disebut bakal dibanderol dengan harga relatif murah. Mengingat kini, status vaksin Nusantara masih menunggu hasil uji klinis Fase 2 untuk bisa lanjut ke Fase 3.

Hal itu juga disampaikan oleh Melki dalam konferensi pers virtual, Rabu (6/10/2021). Namun, Melki belum menyebut kisaran harga vaksin Nusantara.

Dalam kesempatan yang sama, Daniel Tjen juga menyebut perihal prediksi harga bukan kompetensinya. Terlebih mengingat, kelak harga masih akan bergantung pada sumber pasokan media nutrisi.

"Bukan kompetensi saya untuk menjawabnya," ujar Daniel.

"Itu sangat tergantung kemampuan kita untuk bagaimana ke depan. Apakah media nutrisinya bisa dalam negeri, apakah antigennya bisa produksi dalam negeri karena kita tahu perusahaan antigen itu cukup mahal," pungkas Daniel.

Tanggapan Ahli soal Vaksin Nusantara

Ahli kesehatan dr Andreas Harry Lilisantoso, SpS (K) yang juga anggota "International Advance Research" Asosiasi Alzheimer Internasional (AAICAD) mendukung agar penelitian vaksin Nusantara dilanjutkan. Namun, penelitian tersebut tentu harus dilengkapi dengan publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah vaksin Nusantara nantinya
diterbitkan baik nasional maupun internasional.

"Perihal vaksin Nusantara, lanjutkan terus penelitiannya dan penuhi kriteria-kriteria riset yang lazim dalam dunia ilmiah. Lalu dilengkapi publikasi dalam jurnal nasional maupun internasional," kata Andreas.

Dengan adanya jurnal ilmiah, baik nasional maupun internasional, maka semua pihak terkait bisa dan terbuka untuk melakukan kajian-kajian. Selain itu, kajian tersebut dapat membuat vaksin Nusantara bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Menurut Andreas, bila yang dominan adalah komentar-komentar belaka tanpa bukti ilmiah, maka lebih banyak pada kondisi kontraproduktif. Apalagi jika komentar- komentar itu datang dari kalangan yang bukan kapasitasnya mengkaji sesuai keilmuan kesehatan. 

Selain Andreas, ahli kesehatan lainnya, yakni Zaenal Abidin, meminta agar pembuatan vaksin Nusantara mengutamakan aspek keselamatan umum. Pria yang juga mantan ketua umum IDI (Ikatan Dokter Indonesia) itu menyebut vaksin Nusantara harus memenuhi segala prosedur kesehatan yang berlaku di tanah air.

Zaenal menyampaikan, semua negara sudah memiliki regulasi serta badan urusan obat dan vaksin. Di Indonesia, wewenang itu ada di BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan).

"Siapa dan lembaga apa pun itu, tak terkecuali orang asing atau lembaga asing, harus nurut aturan," ujarnya.

Zaenal juga menekankan bahwa obat dan vaksin menyangkut nyawa banyak manusia. Atas dasar itu, pembuatannya harus hati-hati dan mengikuti pendapat para ahli serta regulasi yang tepat.

"Tidak boleh diputuskan oleh keputusan politik atau kekuatan kekuasaan. Keselamatan orang banyak harus diutamakan," tandas dia.

Sementara, ahli virologi Prof Chairul Anwar Nidom menyatakan dukungan atas vaksin Nusantara. Tentu saja, dukungan Chairul ini bukan tanpa alasan. Peneliti virus itu mengaku dapat memahami penjelasan Terawan soal vaksin Nusantara.

"Saya melihat Vaksin Nusantara berbeda karena dia tidak menentang virus, tetapi bersahabat," kata Nidom dalam kanal YouTube Siti Fadilah Supari. 

Bahkan, ketua Riset CoV dan Formulasi Vaksin Professor Nidom Foundation Surabaya itu menjelaskan makna soal vaksin Nusantara tidak menentang virus. Yakni yang
membunuh covid-19 bukan antibodi, tetapi imunitas.

"Saya melihat dari aspek virusnya. Kecepatan mutasi virus tidak bisa diikuti oleh penyiapan vaksin konvensional," ujarnya.

Menurut Nidom, vaksin yang sudah dibuat tidak bisa membunuh virus yang bermutasi. Sebab, untuk membuat vaksin membutuhkan serangkaian proses yang panjang, bahkan bisa puluhan tahun.

Oleh sebab itu, Nidom menganggap vaksin yang digagas Terawan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. "Vaksin Nusantara itu cuma delapan hari sudah berganti jadi vaksin," ucapnya.

Sedangkan ahli penyakit tropik dan infeksi dr Erni Juwita Nelwan SpPD menilai teknologi sel dendritik yang dipakai pada vaksin Nusantara itu sangat rumit. Ia bahkan menyinggung pemakaian teknologi ini umumnya memakan biaya yang cukup besar.

"Bahwa dendritik sel itu memang akan teraktivasi pada sebagian besar infeksi virus," kata Erni.

"Tetapi kalau kita membuat dendritik sel ini sebagai basic untuk kemudian bisa menjadikannya sebagai vaksin, saya rasa secara keilmuwan ini akan sangat luar biasa sulit dan mungkin bisa jadi mahal. Itu dari sisi manufacturing-nya, pembuatannya," sambung Erni.

Komentar lain datang dari pakar kesehatan Prof Dr dr Ari Fahrial Syam SpPD-KGEH. Dia mengatakan, pertimbangan apakah vaksin Nusantara memiliki khasiat dan keamanan yang baik tentu harus dilihat dari hasil uji klinik-nya. Menurut Prof Ari, pengembangan vaksin yang berbasis teknologi sel dendritik ini sama
dengan vaksin covid-19 pada umumnya.

Tujuannya yakni untuk menghasilkan antibodi pada covid-19.

"Mengenai sel dendritik memang menjadi salah satu alternatif bagaimana kita bisa memicu antibodi. Tapi sekali lagi ketika bicara soal produk, itu tahapannya," ungkap Prof Ari.

Ari menambahkan bahwa harus tetap menunggu bagaimana hasil uji tahap I yang kemudian berlanjut tahap II sampai III. Dia berpesan agar masyarakat bisa menunggu hasil uji coba yang dilakukan vaksin Nusantara. Terlebih jika menanyakan sejauh apa efikasinya. 

Topik
Vaksin Covid 19prabowo capresVaksin NusantaraPerjalanan dengan keretaVaksinasidr Terawan Agus Putranto
Townhouse-The-Kalindra-foto-The-Kalindra-P80c5928dba440a88.jpg

Berita Lainnya

Berita

Terbaru