Akan Dirikan IM57+, Novel Baswesan Cs Sebut Ditawari Kantor di Sejumlah Daerah

Oct 05, 2021 11:37
Novel Baswedan (Foto: Medcom.id)
Novel Baswedan (Foto: Medcom.id)

JATIMTIMES - Setelah resmi diberhentikan KPK per 30 September 2021, Novel Baswedan bersama 56 mantan pegawai lain berencana medirikan Indonesia Memanggil (IM57+) Institute. IM57+ Institute ini sebagai wadah bekas pegawai KPK dan dibentuk untuk memberikan advokasi pada isu pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Institut ini diharapkan menjadi sarana bagi 57 alumni KPK untuk berkontribusi dalam pemberantasan korupsi melalui kerja-kerja pengawalan, kajian, strategi, dan pendidikan antikorupsi," ujar M. Praswad Nugraha, salah satu eks pegawai KPK, pada 30 September 2021 lalu. 

Terkait rencana tersebut, Novel dkk mendapat tawaran sebuah kantor dari beberapa koalisi masyarakat sipil dan tokoh-tokoh antikorupsi. Setidaknya terdapat 5 lokasi yang ditawarkan untuk menjadi tempat kerja pencegahan dan pemberantasan korupsi puluhan pegawai KPK yang dipecat.

"Ada tawaran dari teman-teman koalisi, tokoh-tokoh antikorupsi, yang menawarkan kantor untuk IM57+ Institute. Ada lima lokasi, di antaranya di Tebet, Kuningan, Menteng, dan Setiabudi," ujar Praswad Senin (4/10/2021).

Diakui Praswad, pihaknya sejak Sabtu kemarin hingga kini masih melakukan survei terhadap tempat-tempat yang ditawarkan itu. Secara paralel, ada juga tim yang sedang menyiapkan pelatihan antikorupsi dengan melibatkan penyuluh antikorupsi.

"Kita lagi persiapkan beberapa laporan penelitian juga. Ada tim riset yang mulai bekerja," kata Praswad mantan penyidik KPK yang sempat menangani kasus korupsi bansos covid-19.

Sebelumnya, sebanyak 57 pegawai KPK yang dipecat karena dinilai tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) berencana untuk mendirikan Indonesia Memanggil (IM57+) Institute.

Satu pegawai yang juga tak lolos TWK, Sujanarko, menyatakan pensiun sebelum menerima surat keputusan (SK) perihal pemberhentian dengan hormat. Sujanarko juga turut terlibat dalam institusi ini.

IM57+ Institute akan memiliki executive board yang terdiri dari Hery Muryanto (eks deputi bidang koordinasi dan supervisi), Sujanarko (eks direktur PJKAKI), Novel Baswedan (eks penyidik), Giri Suprapdiono (eks direktur sosialisasi dan kampanye anti-korupsi), dan Chandra SR (eks kabiro SDM).

Ada pula investigation board yang terdiri dari para penyidik dan penyelidik senior, law and strategic research board yang beranggotakan ahli hukum dan peneliti senior, serta education and training board yang terdiri dari jajaran ahli pendidikan dan training antikorupsi.

Topik
aplikasi edt fotopraswad nugrahaTak Lolos TWKMas Bupati Tuban
Townhouse-The-Kalindra-foto-The-Kalindra-P80c5928dba440a88.jpg

Berita Lainnya

Berita

Terbaru