Hampir 50 Persen Tidak Terealisasi, Pemkab Malang Geser Sejumlah Anggaran

Oct 03, 2021 20:47
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Malang, Zia Ulhaq.(Foto: Riski Wijaya/ MalangTIMES).
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Malang, Zia Ulhaq.(Foto: Riski Wijaya/ MalangTIMES).

JATIMTIMES - Sejumlah alokasi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kabupaten Malang akhirnya digeser dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) yang telah disahkan minggu lalu. Pergeseran alokasi anggaran tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan kondisi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini. 

Yang artinya, sejumlah program yang tidak terealisasi terpaksa anggarannya harus digeser. Dan dialihkan untuk program dan kegiatan yang termasuk di dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Baik kegiatan peningakatan kapasitas atau program dan kegiatan fisik. 

Dari catatan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mayoritas anggaran yang digeser berasal dari program fisik. Tercatat kurang lebih ada sekitar 50 persen program fisik yang tidak bisa terealisasi selama tahun 2021 ini. 

"Hampir separuhnya, seperti contohnya bina marga (Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga) kemarin dikepras sekitar Rp 200 M lebih," ujar Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Malang, Zia Ulhaq, Minggu (3/10/2021).

Beberapa kegiatan fisik yang tidak terealisasi adalah seperti jembatan, rehabilitasi jalan dan lainnya. Hanya saja, kegiatan fisik yang masih akan terus dilakukan adalah yang masih berhubungan dengan upaya Pemulihan Ekonomi Nasional.

Salah satunya seperti Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kabupaten Malang. Di mana saat ini, keberadaannya dinilai vital untuk penggemukan ternak. Seperti sapi dan ternak lainnya. 

"Ada yang berhubungan dengan PEN. Itu seperti UPT (Unit Pelaksana Teknis) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH), itu UPT yang menangani pakan ternak seperti sapi dan lainnya. Jadi sapinya kan harus penggemukan dalam PEN ini. Kalau itu nggak ada kemungkinan sapinya bisa mati semua," terang Zia, politisi Gerindra ini. 

Sementara itu sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Malang Darmadi menegaskan, bahwa di dalam PEN ini, salah satu kegiatan yang akan diprioritaskan adalah fisik. Terutama, pembangunan yang bisa menunjang perekonomian warga. Seperti gudang pertanian, akses pertanian dan beberapa hal lain. 

Topik
DPRD Kabupaten MalangPemulihan Ekonomi Nasionalpemalsuan ixentitasExpo 2020 Dubaianggaran belanja daerah
Townhouse-The-Kalindra-foto-The-Kalindra-P80c5928dba440a88.jpg

Berita Lainnya

Berita

Terbaru