Anggap Pandemi Covid-19 Usai, Pendapatan Daerah Kota Malang Tahun 2022 Ditarget Tembus Rp 2,304 Triliun

Sep 29, 2021 11:49
Rapat Paripurna di Ruang Sidang DPRD Kota Malang. (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES).
Rapat Paripurna di Ruang Sidang DPRD Kota Malang. (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES).

JATIMTIMES - Proyeksi anggaran dalam Rancangan APBD tahun anggaran 2022 Kota Malang ditargetkan cukup tinggi. Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menargetkan pendapatan daerah tahun mendatang bisa mencapai Rp 2,304 Triliun.

Jumlah tersebut naik signifikan dibandingkan proyeksi pendapatan daerah dalam APBD tahun anggaran 2021. Di mana, ditargetkan semula sebesar Rp 2,250 Triliun dan mengalami penyesuaian menjadi Rp 2,71 Triliun.

Kanaikan target di tahun 2022 tersebut, terbagi dalam beberapa sektor, seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang yang ditargetkan Rp 1,51 Triliun dibandingkan tahun 2021 yang juga mengalami penyesuaian dari Rp 696 Miliar menjadi Rp 614 Miliar.

Dari proyeksi tersebut, sektor PAD terdiri dari pendapatan pajak daerah yang ditargetkan sebesar Rp 895 Miliar, retribusi daerah ditargetkan sebesar Rp 63 Miliar. Kemudian, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditargetkan sebesar Rp 25 Miliar, dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 67 Miliar. 

Wali Kota Malang Sutiaji menyatakan, dari jumlah proyeksi anggaran RAPBD tahun anggaran 2022 tersebut belum final. Pihaknya meminta DPRD Kota Malang melakukan kajian, sebab dalam rancangan yang disusun saat ini diasumsikan dalam situasi tuntas dari pandemi Covid-19.

"APBD ini nanti saya minta kepada DPRD, karena situasi dan kondisi. Rancangan APBD kemarin dalam KUAPPAD itu masih optimis bahwa kita sudah tidak pandemi. Sehingga pendapatan kita sudah di angka Rp 800 Miliar. Tapi, existingnya perlu dibahas potensi-potensi pendapatan itu berapa," ujarnya.

Selain PAD, pendapatan transfer ditargetkan sebesar Rp 1,1 Triliun. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentian peraturan perundang-undangan ditargetkan sebesar Rp 65 Miliar.

Kemudian, dari sisi Belanja Daerah, proyeksi belanja daerah direncanakan sebesar Rp 2, 409 Triliun. Terdiri dari, belanja operasi, yakni belanja operasional direncanakan sebesar Rp 2,9 Triliun. Rinciannya, belanja pegawai direncanakan sebesar Rp 1,5 Triliun, belanja barang dan jasa direncanakan sebesar 931 Miliar, dan belanja hibah direncanakan sebesar Rp 85 Miliar.

Sisi Belanja Modal, direncanakan sebesar Rp 298 Miliar. Serta proyeksi Belanja Tidak Terduga (BTT) direncanakan sebesar Rp 20 Miliar. 

Adapun, terkait BTT berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 910/4350/SJ tentang kebijakan dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2022. Di mana anggaran BTT dialokasikan dengan menambahakan 5 persen sampai 10 persen dari anggaran tahun 2021.

Dari alokasi anggaran BTT ini, Sutiaji menilai perlu dilakukan pembahasan lanjutan terkait rasionalisasi. Karena, asumsi penentuan dari target saat ini lantaran progress pertumbuhan ekonomi juga sudah mengalami kenaikan. Namun, dalam hal ini Sutiaji mengharapkan anggota DPRD mengkaji potensi pendapatan yang riil.

"Karena sampai saat ini kita memang sudah ada kenaikan pertumbuhan ekonomi, tapi kita kan asumsi ke depan di KUAPPAS seakan-akan pandemi sudah usai. Sehingga pendapatan di sektor itu kita tinggi, kaitannya dengan pembelanjaan, mohon DPR untuk mengkaji potensi pendapatan yang riil dengan kondisi saat ini," jelasnya.

Lebih jauh, pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 ini diharapkan bisa dilakukan lebih intensif. Sehingga, dapat ditetapkan tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Ini segera, rencana ada percepatan-percepatan. BTT sudah sesuai ketentuan. Tentunya dengan ketepatan waktu, APBD Tahun Anggaran 2022 dapat segera dilaksanakan pada awal tahun. Yang pada akhirnya output dan outcomenya dapat bermanfaat bagi masyarakat Kota Malang," pungkas Sutiaji.

Topik
SutiajiKota Malang
Townhouse-The-Kalindra-foto-The-Kalindra-P80c5928dba440a88.jpg

Berita Lainnya

Berita

Terbaru