Demokrat Kubu AHY Siap Hadapi Gugatan AD/ART ke MA: Judicial Review Keputusannya Cepat dan Final

Sep 25, 2021 08:35
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (Foto: CNN Indonesia)
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (Foto: CNN Indonesia)

JATIMTIMES -Partai Demokrat (PD) kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku siap menghadapi guggatan AD/ART ke Mahkamah Agung (MA). PD menilai judicial review yang diajukan eks kadernya dan Yusril Ihza Mahendra akan berjalan dengan cepat dan berkeputusan akhir tetap. 

Ketua Bappilu Partai Demokrat, Andi Arief, yakin partainya akan tetap mengikuti Pemilu 2024. "Judicial review akan berlangsung cepat keputusannya dan final. Apapun putusan judicial review tetap yang ikut pemilu adalah yang sah. Yang disebut sah adalah yang sudah diakui negara melalui SK Menkumham dan lolos verifikasi parpol," kata Andi Arief.

Andi pun yakin hakim akan menolak gugatan yang diajukan PD kubu Moeldoko dan Yusril. "Judicial review yang dilakukan Yusril Ihza Mahendra akan kami hadapi, karena judicial review yang dimaksud Yusril hanya mau merubah beberapa pasal AD/ART di kongres," ujarnya.

Menurutnya, alasan judicial review Yusril Ihza Mahendra akan ditolak oleh majelis hakim. Andi yakin kepemimpinan PD di bawah Ketum AHY akan tetap sah. 

Sebab, AHY menurut Andi dipilih oleh AD/ART 2015-2020 dan telah disahkan negara. "Baru pertama kali ada organisasi mem-PTUN surat jawaban menteri yang berbunyi berkas belum lengkap. Ini yang sering saya pertanyakan kualitas adhi makayasa KSP Moeldoko, kok ada lulusan terbaik tapi tidak mengerti aturan," imbuh Andi Arief.

Seperti diketahui, Yusril Ihza Mahendra sebelumnya membenarkan kantor hukumnya digandeng 4 orang eks kader Partai Demokrat mengajukan gugatan ke MA terkait uji formil dan materiil AD/ART Partai Demokrat era AHY. Yusril menjelaskan AD/ART bisa digugat ke MA.

Dalam keterangan resminya, Kamis (23/9/2021), Yusril mengatakan langkah menguji formil dan materiil AD/ART Parpol merupakan hal baru dalam hukum Indonesia. Keduanya mendalilkan Mahkamah Agung berwenang menguji AD/ART parpol karena AD/ART dibuat oleh sebuah parpol atas perintah undang-undang dan delegasi yang diberikan Undang-Undang Partai Politik.

"Nah, kalau AD/ART parpol itu ternyata prosedur pembentukannya dan materi pengaturannya ternyata bertentangan dengan undang-undang, bahkan bertentangan dengan UUD 1945, maka lembaga apa yang berwenang untuk menguji dan membatalkannya?" kata Yusril.

Topik
Partai DemokratAgus Harimurti YudoyonomoeldokoYusril Ihza Mahendra
Townhouse-The-Kalindra-foto-The-Kalindra-P80c5928dba440a88.jpg

Berita Lainnya

Berita

Terbaru