Pajak Hotel dan Hiburan Kurang Optimal, Bapenda Kabupaten Malang Genjot Sektor PBB

Sep 16, 2021 20:52
Kepala Bapenda Kabupaten Malang, Made Arya Wedhantara.(Foto:Istimewa).
Kepala Bapenda Kabupaten Malang, Made Arya Wedhantara.(Foto:Istimewa).

JATIMTIMES - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ternyata berdampak pada pendapatan daerah dari sektor pajak hotel dan hiburan di Kabupaten Malang. Hingga saat ini, realisasi pajak hotel dan hiburan di Kabupaten Malang baru tercapai sekitar 30 persen. 

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang, Made Arya Wedhantara mengatakan bahwa capaian tersebut terbilang masih rendah. Apalagi saat ini sudah memasuki akhir tahun 2021. 

"Ini mau akhir tahun padahal, sudah masuk bulan September 2021 akan tetapi target pajak yang berhasil kami kumpulkan baru 30 persen saja," ujar Made, Kamis (16/9/2021).

Menurut Made, capaian tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan pada tahun 2021. Yakni sebesar Rp 4,2 miliar untuk sektor pajak hotel. Begitu juga dengan pajak hiburan. Di mana dari target sebesar Rp 8,2 miliar, hingga saat ini juga masih terkumpul sekitar 30 persen. 

"Target pajak hotel itu sebesar Rp 4,2 miliar dan sekarang tercapai 30 persen, ya masih jauh lah kalau targetnya sampai akhir tahun ini. Kalau pajak hiburan targetnya Rp 8,2 miliar," imbuhnya.

Praktis, pria yang juga menjabat sebagai Plt Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Malang ini memprediksi bahwa capaian pajak hotel dan hiburan di tahun 2021 ini tidak akan dapat maksimal.

Sedangkan secara umum, untuk menggenjot pendapatan dari sektor pajak, pihaknya akan berupaya mengoptimalkan dari sektor pajak bumi dan bangunan (PBB). "Sebagai gantinya agar target pajak terpenuhi maka digenjot pada sektor lain seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)," imbuh Made.

Diakui Made, untuk mendongkrak pendapatan dari sektor pajak dibebankan kepada masyarakat untuk menutupi kekurangan target dari pajak hotel dan hiburan. Namun, hasil dari PBB itu juga dikembalikan lagi ke masing masing Desa sebesar 10 persen. "Ya memang harus begitu, kan kembali lagi ke desa melalui Anggaran Dana Desa," pungkasnya.

Topik
DIspenda Kabupaten MalangMade Arya WedhantaraPPKM
Townhouse-The-Kalindra-foto-The-Kalindra-P80c5928dba440a88.jpg

Berita Lainnya

Berita

Terbaru