Ramai Sertifikat Vaksin Jadi Syarat Ambil Bansos, Ini Ketentuannya di Kota Malang

Sep 13, 2021 15:52
Vaksinasi Covid-19 di Kota Malang. (Foto: Humas Pemkot Malang for MalangTIMES).
Vaksinasi Covid-19 di Kota Malang. (Foto: Humas Pemkot Malang for MalangTIMES).

JATIMTIMES - Belakangan ini, ramai diperbincangkan jika sertifikat vaksin menjadi syarat pencairan bantuan sosial (bansos). Dalam beberapa pesan singkat juga beredar tangkapan layar mengenai sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang menolak untuk divaksin.

Kabar itu pun ramai dibicarakan masyarakat berbagai daerah, tanpa kecuali Kota Malang. Beragam pendapat disampaikan masyarakat terkait sederet informasi yang beredar. Terlebih, beberapa daerah di Indonesia juga telah menerapkan sanksi bagi yang menolak untuk divaksin.

Menanggapi itu, Wali Kota Malang Sutiaji menyampaikan, pemberlakuan aturan tersebut memang sesuai dengan kebijakan masing-masing daerah. Untuk Kota Malang sendiri, sanksi serupa tak dilakukan lantaran antusias masyarakat untuk ikut divaksin sangatlah tinggi.

"Tidak ada (aturan terkait harus wajib vaksin untuk pengambilan bansos PKH). Daerah-daerah lain seperti itu memang banyak menolak vaksin. Itu tergantung daerah masing-masing. Kita (Kota Malang) tidak ada, di sini antusiasme masyarakat untuk vaksin tinggi," ujarnya.

Bahkan, menurut Sutiaji, dengan antusiasme yang tinggi ini, proses pelaksanaan vaksinasi di setiap Fasilitas Kesehatan (Faskes) dilakukan penataan. Hal ini untuk mempermudah proses antrian bagi masyarakat yang mau divaksin.

Selain itu, setiap weekend, dengan kerja sama berbagai elemen, diselenggarakan pula Serbuan Vaksin untuk lebih menyasar ke seluruh masyarakat Kota Malang

"Di sini malah ramai, orang-orang malah antre, tinggal kita menata Faskesnya itu. Seperti di Serbuan Vaksin untuk 28.000 sudah tercapai 15.000 untuk tahap 2. Terus menerus kita lakukan, jadi yang secara reguler Senin sampai Jumat dilaksanakan di masing-masing Faskes, serbuan vaksin Sabtu dan Minggu," jelasnya.

Lebih jauh, Sutiaji menyebut, saat ini capaian vaksinasi di Kota Malang juga tinggi. Hingga hampir pertengahan Bulan September 2021 ini capaian vaksinasi dosis pertama di Kota Malang sudah mencapai 65,95 persen. 

"Insya Allah (70 persen herd immunity Kota Malang tercapai akhir bulan ini). Saat ini 65,95 persen dosis pertama, tinggal nanti menuntaskan 45 ribu dosis bagi siswa sekolah. Kalau akumulatif tuntas nanti bisa mencapai target," pungkasnya.

Dia pun optimis, target 70 persen herd immunity vaksinasi Covid-19 bisa tercapai akhir September ini. Hal itu dipastikan dari antusiasme warga yang cukup tinggi untuk menjalani vaksin.

Sementara itu, dikutip dari Kontan pada 10 Februari lalu, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. 

Dalam aturan tersebut disebutkan dikatakan bahwa Kementerian Kesehatan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerimaan vaksin covid-19, di mana orang yang ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin wajib mengikuti vaksinasi covid-19. Kemudian bagi yang sudah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin covid-19 dan tidak mengikuti vaksinasi, maka akan dikenai sanksi.

Sanksi bagi penolak vaksin diatur dalam pasal 13 ayat (4). Kemudian bagi sasaran vaksinasi yang menolak untuk divaksin dapat dikenai sanksi administrasi berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial. Selanjutnya pada poin B disebutkan jika sanksi yang diberikan adalah penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan. Selanjutnya dalam poin C disebutkan adanya sanksi berupa denda.

Topik
novita ordiana winardiVaksinasi Covid 19Vaksin Covid 19Kota MalangWali Kota Malang SutiajiUniversitas Billfath Lamongansanksi tolak vaksin
Townhouse-The-Kalindra-foto-The-Kalindra-P80c5928dba440a88.jpg

Berita Lainnya

Berita

Terbaru