Heboh Petisi "Batalkan Kartu Vaksin" hingga Trending, Kemenkes dan Satgas Tegaskan Hal Ini

Sep 08, 2021 09:40
Petisi Batalkan Kartu Vaksin (Foto: change.org)
Petisi Batalkan Kartu Vaksin (Foto: change.org)

JATIMTIMES - Publik dihebohkan dengan munculnya petisi untuk membatalkan sertifikat atau kartu vaksin sebagai syarat administrasi, seperti masuk ke area mal atau pusat keramaian lainnya. Dalam petisi berjudul 'Batalkan Kartu Vaksin sebagai syarat Administrasi' itu berisi desakan kepada pemerintah agar membatalkan peraturan terkait kartu vaksin tersebut. 

Dipantau oleh MalangTIMES melalui laman change.org, petisi tersebut sudah ditandatangani lebih dari 20 ribu pendukung. Pengunggah petisi, yakni Lilis, dalam bagian penjelasan petisi mempertanyakan pihak yang akan bertanggung jawab bila ditemukan kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) terhadap orang yang tidak memenuhi persyaratan vaksin, seperti penderita komorbid, yang terpaksa mengikuti program vaksinasi Covid-19 karena aturan masuk mal yang dibuat pemerintah.

"Adakah nantinya Oknum yang akan bertanggung jawab jika ada kejadian yang tidak di inginkan pasca melakukan vaksinasi?" kata Lilis. 

Ia berkata, pemerintah seharusnya memberikan solusi lain dan mengevaluasi aturan administratif yang diberlakukan saat ini. Bukan malah menjadikan vaksin suatu keharusan syarat untuk orang pergi ke mal atau melakukan perjalanan.

Menurutnya, aturan ini justru bisa memberikan dampak negatif bagi orang yang tidak memenuhi syarat sebagai peserta vaksinasi. 

"Di tengah-tengah kondisi saat ini vaksinasi memang bagus untuk menekan lajunya penyebaran Covid-19 akan tetapi mohon untuk mempertimbangkan Kebijakan-kebijakan yg dibuat agar selalu Adil dan Transparan. #BatalkanKartuVaksinsebagaisyaratAdministrasi," tulisnya.

"Mohon kebijakan Bapak Presiden untuk Meninjau terkait kebijakan ini. Semoga Allah selalu memberi petunjuk, kesehatan, keselamatan kepada Bapak Presiden dalam memimpin Indonesia," tambahnya.

Bahkan, tagar #batalkankartuvaksin sempat menjadi trending topic di Twitter hingga pagi ini Rabu (8/9/2021) lebih dari 8 ribu cuitan. Terkait hal ini, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) langsung angkat bicara. 

Melalui Pelaksanaan Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Maxi Rein Rondonuwu, pihaknya mengaku menyayangkan munculnya petisi yang mendesak pemerintah untuk membatalkan syarat administrasi penggunaan kartu vaksin Covid-19. "Saya kira kewenangan (pembatalan kartu vaksin) bukan ada di saya, tetapi kalau saya pribadi sangat disayangkan karena itu kan bukan beban," kata Maxi dalam diskusi secara virtual melalui kanal YouTube FMB9ID. 

Namun demikian, Maxi mengatakan, protes masyarakat terkait kebijakan pemerintah tersebut merupakan hal wajar. Ia mengatakan, Kemenkes siap melakukan perbaikan jika masyarakat menyampaikan protes terkait hambatan mendapatkan vaksin Covid-19 karena stok dosis vaksin kosong. 

"Jangan-jangan mereka sudah punya kesempatan untuk melakukan vaksinasi, sudah mau, sudah ada waktu, tapi vaksinnya kurang. Nah itu yang saya kira kita harus terima saran-saran itu," ujarnya. "Kalau hambatan itu mungkin akan kami benahi," ucap Maxi.

Tanggapan terkait petisi tersebut juga ditanggapi langsung oleh Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito. Wiku menyebut bahwa penerapan kebijakan tersebut sebagai upaya perlindungan bagi masyarakat.

"Penerapan syarat kartu vaksinasi semata-mata dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian karena mereka yang sudah divaksinasi memiliki perlindungan yang lebih dari penularan dibandingkan yang belum vaksinasi," kata Wiku saat konferensi pers virtual, Selasa (7/9/2021).

Wiku sendiri dapat memahami adanya protes tersebut. Pemerintah, kata Wiku, akan terus memperbaiki sistem yang menggunakan data pribadi atau kartu vaksin untuk skrining melalui aplikasi digital agar keamanannya terjaga.

"Pemerintah terus berupaya keras memperbaiki sistem operasional skrining digital ini melalui kolaborasi antar kementerian dan lembaga agar perlindungan kesehatan sekaligus ketepatan keamanan data masyarakatnya dapat dicapai," ujar Wiku.

Topik
petisi tolak kartu vaksintolak kartu vaksinbayu ottoVaksinasi Covid 19batalkan kartu vaksinpemimpin taliban
Townhouse-The-Kalindra-foto-The-Kalindra-P80c5928dba440a88.jpg

Berita Lainnya

Berita

Terbaru