KPK Minta Kepala Desa Se Kabupaten Malang Lakukan 3 Hal Penting

Sep 07, 2021 15:07
Inspektur Kabupaten Malang Tridiyah Maestuti saat rapat secara daring bersama Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah III KPK. (Foto:Istimewa)
Inspektur Kabupaten Malang Tridiyah Maestuti saat rapat secara daring bersama Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah III KPK. (Foto:Istimewa)

JATIMTIMES - Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang memperhatikan tiga hal penting dalam pengelolaan dana desa. Setidaknya ada sebanyak 263 desa dari 378 desa se Kabupaten Malang yang diminta untuk melakukan hal tersebut. 

Menurut Ketua Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah III KPK Edi Suryanto, ketiga hal tersebut terkait regulasi, publikasi, dan pengawasan. Dalam hal ini, pengawasan dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Inspektorat Kabupaten Malang. 

“Terkait dana desa, tiga hal yang harus diperhatikan. Pertama terkait regulasi. Apakah sudah ada aturan yang mengatur standar harga untuk desa di seluruh Kabupaten Malang? Kalau belum, PR (pekerjaan rumah) untuk Pak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) untuk segera menyusun dan menerapkan standar harga,” ujar Edi, Senin (6/9/2021).

Kedua terkait publikasi. Dalam paparannya, Edi mengingatkan agar para kepala desa (kades) dan camat agar ada publikasi terkait pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Publikasi tersebut, sebut Edi, harus memuat tentang kegiatan pembangunan, serah terima bantuan, dan pertanggungjawaban keuangan. 

Edi menjelaskan bahwa ada beberapa tempat yang bisa dijadikan sebagai media publikasi. Misalnya balai desa, pos ronda, website, media sosial atau grup Whatsapp warga. Tujuannya agar masyarakat terinformasi dan tidak ada prasangka kepala desa tidak transparan.

“Itu sumber penyakit dan dapat dijadikan alasan dilaporkan ke pihak berwajib. Apabila upaya publikasi sudah dilakukan, tidak ada alasan untuk masyarakat menjadi tidak tahu,” imbuh Edi.

Yang ketiga terkait pengawasan. Menurut Edi, dalam fungsi pengawasan, KPK meminta DPMD dan Inspektorat untuk melakukan penilaian terhadap empat  hal. Yakni ketertiban laporan administrasi, ketertiban keuangan, kondisi fisik bangunan atau jalan, dan laporan pengaduan. 

“Memang sulit dihindari. Tapi Bapak/Ibu Kepala Desa mohon untuk selalu berbuat yang positif agar menjadi panutan warganya. Jangan sampai karena judi misalnya, membuka celah dan kesulitan bagi Bapak/Ibu sendiri. Hentikan itu semua. Sudah banyak pengaduan yang masuk seperti itu,” ujar  Edi.

Hal tersebut juga langsung disikapi serius oleh Inspektur Kabupaten Malang Tridiyah Maestuti. Dia menyampaikan bahwa saat ini sedang disusun aturan terkait tata cara pengadaan barang dan jasa (PBJ) di desa. Sedangkan  standar satuan harga (SSH)  juga akan didorong ke bagian hukum untuk difasilitasi.

“Terima kasih atas saran dan masukan dari KPK. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kami khususnya untuk Bapak/Ibu Kepala Desa agar lebih memperhatikan terkait peraturan dan ketertiban dari sisi administrasi maupun keuangan. Tahun 2020 kami sudah lakukan pemeriksaan untuk 60 desa,” ucap dia.

Dalam kesempatan tersebut, KPK mengimbau untuk menghindari lima titik rawan korupsi dana desa. Mulai dari perencanaan hingga PBJ. Yakni potensi nepotisme atau kekerabatan, potensi menaikkan atau menurunkan harga, rekayasa, dan tidak transparan, serta potensi laporan fiktif.

Plt Kepala DPMD Kabupaten Malang Suwadji melaporkan hasil monitoring dan evaluasi (monev) KPK per 16 Juli 2021 pada capaian aksi Tata Kelola Dana Desa sudah sebesar 51,2 persen. Publikasi sudah 100 persen. Sedangkan  regulasi masih 60 persen yang artinya masih diperlukan penetapan regulasi pengelolaan keuangan desa yang belum tersedia.

“Saat ini sudah tersedia 6 perbup dari 8 perbup yang dibutuhkan. Dan terkait pengawasan masih 20 persen karena audit dana desa baru akan dilaksanakan pada triwulan III tahun 2021. Kami akan segera menindaklanjuti arahan terkait tindak lanjut monitoring dan pendampingan ke desa-desa baik khususnya ke Dinsos kaitan dengan bansos (BLT DD),” ujar Suwadji.

Sementara terkair pengelolaan aset desa, menurut Suwadji, sudah diatur dengan perbup. Selanjutnya adalah bagaimana untuk meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) dengan memanfaatkan tanah kas desa (TKD) guna memberikan nilai tambah. Ia juga mengingatkan bahwa semuanya harus dilihat dari sisi regulasi dan proses perizinannya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Malang.

Topik
Dana DesaKPKPemkab Malanggranit Srwnitu
Townhouse-The-Kalindra-foto-The-Kalindra-P80c5928dba440a88.jpg

Berita Lainnya

Berita

Terbaru