Uang Kasus Lebih Bayar Packaging Bansos Dikembalikan, Unsur Pidana Tetap Harus Jalan

Sep 07, 2021 07:06
Ketua DPD LIRA Malang Raya, M. Zuhdy Achmady.(Foto:Riski Wijaya/MalangTIMES).
Ketua DPD LIRA Malang Raya, M. Zuhdy Achmady.(Foto:Riski Wijaya/MalangTIMES).

JATIMTIMES - Kasus pengadaan packaging dan distribusi senilai Rp 862.500.000 oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Malang yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih menjadi sorotan. Meskipun, beberapa sumber, seperti Inspektorat maupun Dinsos Kabupaten Malang menegaskan bahwa, perkara ini sudah selesai dan clear. Yakni dengan pengembalian kelebihan bayar sebesar Rp 862.500.000 oleh Dinsos kepada Kas Daerah (Kasda) Kabupaten Malang. 

Namun, jika mengacu pada pasal 4 Undang-Undang (UU) nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), disebutkan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan.

Selain itu, jika merujuk pada pasal 2 UU 31 tahun 1999, dijelaskan bahwa unsur dapat merugikan negara dalam tindak pidana korupsi merupakan delik formil. Yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Dengan demikian, suatu perbuatan yang berpotensi merugikan keuangan negara sudah dapat dikategorikan sebagai korupsi.  

"Kalau hakim di persidangan biasanya berpendapat, bahwa pengembalian kerugian negara sebelum tahap DIK (penyidikan), maka unsur pasal merugikan negara bisa tidak terpenuhi. Tetapi kalau pengembalian sudah tahap DIK, maka tetap terbukti unsur pidananya," ujar Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Malang Raya, M. Zuhdy Achamdi Senin (6/9/2021) petang. 

Di sisi lain, ia menilai dalam hal ini aparat penegak hukum (APH) terkesan lamban dalam menindaklanjuti perkara tersebut. Sehingga kelanjutan penanganan perkara itu juga dipertanyakan oleh sejumlah pihak. Sebab menurut pria yang akrab disapa Didik ini, perkara tersebut bersifat terbuka. Artinya, banyak petunjuk-petunjuk yang dapat digunakan untuk mengurai perkara itu. Meskipun, tidak banyak pihak yang mau membuka mulut. 

“Petunjuknya banyak. Sebenarnya kasus ini tidak sulit, jika saja semua pihak berkomitmen untuk membongkar kasus ini," jelasnya.

Dia pun menyayangkan tidak dipanggilnya mantan Kadinsos Kabupaten Malang untuk dimintai keterangan. Pasalnya, kasus tersebut terjadi pada 2020 lalu ketika yang bersangkutan masih menjabat sebagai Kepala Dinsos. 

"Kenapa ini tidak dilakukan? Urusan Bansos itu leading sektornya kan Dinas Sosial, jadi orang yang paling bertanggung jawab adalah Kepala Dinas. Kalau yang bersangkutan itu dipanggil dan diperiksa, maka kasus tersebut akan terlihat terang benderang bahkan sangat mungkin dapat dikembangkan," jelas dia. 

Didik juga mengatakan, jika dibutuhkan pihaknya siap membantu APH dalam mengurai masalah ini, agar benang merahnya bisa diperjelas. Apalagi jika petunjuk-petunjuk yang sudah ditemukan sudah mulai gamblang. 

Dirinya pun berharap APH bisa mengurai perkara ini hingga detil. Pasalnya, tindakan yang menjadi temuan BPK tersebut dilakukan pada tahun 2020. Dengan interval waktu kurang lebih 1 tahun hingga akhirnya pengadaan packaging dan distribusi itu menjadi temuan BPK pada tahun 2021 ini. 

“Lhah ini kan tindakannya tahun 2020, lalu ada audit, dan akhirnya menjadi temuan BPK pada tahun 2021, lalu APH melakukan pemeriksaan sejumlah saksi. Yang jadi pertanyaan kami, kenapa kasus ini tidak dikembangkan,” terangnya.

Padahal, dibalik ini sangat mungkin ada rentetan kasus yang lebih besar lagi. Kalau setiap tindakan seperti ini tidak diproses hanya karena pelakunya bersedia mengembalikan uang, maka tidak menutup kemungkinan akan membuka peluang oknum yang lain akan melakukan hal serupa.

"Dianggap iseng-iseng berhadiah, sukur-sukur kalau tidak ketahuan, karena mereka beranggapan bisa hilang unsur pidananya jika kerugian negara dikembalikan," pungkas Didik.

Sementara itu, hingga saat ini pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang belum dapat memberikan pernyataan. Termasuk setelah pemanggilan sejumlah pihak, termasuk Dinsos Kabupaten Malang untuk dimintai klarifikasi. 

Saat berusaha ditemui untuk klarifikasi oleh media ini pada Senin (6/9/2021), Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Kabupaten Malang Suwaskito Wibowo SH, MH, tidak dapat memberikan keterangan karena sedang bertugas. Ia menunjuk Jaksa Fungsional untuk dapat memberi keterangan kepada awak media. Namun, hingga berita ini diunggah, yang bersangkutan juga tidak merespon saat dihubungi.

Topik
Dinas Sosial Kabupaten Malanginspirasi outKabupaten MalangKejaksaan Negeri Kabupaten Malang
Townhouse-The-Kalindra-foto-The-Kalindra-P80c5928dba440a88.jpg

Berita Lainnya

Berita

Terbaru