Solusi Menkes Pasca Sertifikat Vaksinasi Presiden Jokowi Bocor

Sep 04, 2021 08:22
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (Foto: Merdeka.com)
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (Foto: Merdeka.com)

JATIMTIMES - Publik baru saja digegerkan dengan beredarnya sertifikat vaksin Covid-19 yang menyertakan nomor induk kependudukan (NIK) Presiden Joko Widodo (Jokowi) di media sosial. Terkait hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) langsung mengambil langkah cepat untuk mencegah data tersebut terus tersebar di media sosial.

Seperti diketahui, sertifikat vaksinasi itu sama dengan yang ada di aplikasi PeduliLindungi. Tertulis nama Ir. Jokowi beserta NIK. 

Selain itu, ada tanggal lahir Jokowi dan barcode. Surat keterangan vaksinasi Covid-19 itu menyatakan bahwa Jokowi telah divaksinasi untuk dosis kedua pada 27 Januari 2021. 

Kemudian pada bagian bawah sertifikat, ada logo KPC-PEN, Kementerian Kominfo, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian BUMN. Dalam hal ini, Menkes Budi Gunadi Sadikin pun langsung bergerak dan memperbaiki data Jokowi yang tersebar itu.

Diketahui, Budi langsung menutup sementara data para pejabat.

"Jadi memang yang pertama kami sampaikan, bahwa tadi malam kami terinfo mengenai masalah ini. Sekarang sudah dirapikan, sehingga data para pejabat itu ditutup," ujar Budi saat konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jakarta Jumat (3/9/2021).

Budi juga mengingatkan fungsi dan kegunaan aplikasi PeduliLindungi. Ia meminta masyarakat untuk tidak menyalahgunakan fungsi PeduliLindungi.

"Aplikasi itu, aplikasi PeduliLindungi kan digunakan untuk mengecek apakah kita sudah divaksinasi atau sudah dites lab. Yang bisa mengakses adalah semua aplikasi-aplikasi yang ada di setiap aktivitas, misalnya check-in di airport, mau check-in ke mal atau mau masuk ke industri, kantor," jelasnya. 

Budi menilai aplikasi PeduliLindungi sangat penting dan dibutuhkan di era new normal seperti saat ini. Oleh sebab itu, ia meminta masyarakat betul-betul bisa memanfaatkanya dengan benar.

Terkait adanya beberapa kendala, ia mengakui PeduliLindungi masih perlu diperbaiki sistemnya. Terlebih setelah ada peristiwa kebocoran data Presiden, Budi memastikan semua masalah satu per satu akan segera diselesaikan.

Lebih lanjut, Budi mengatakan Kemenkes akan memulai dengan menutup data para pejabat.

"Karena tetap data entry kan Indonesia sering terjadi kesalahan, niatnya ke sana. Nah, memang tidak nyamannya kita, bukan hanya Pak Presiden saja, tapi juga banyak pejabat juga yang NIK-nya sudah jadi tersebar informasinya keluar, kita menyadari itu. Nah, sekarang kita akan tutup untuk beberapa pejabat yang sensitif, yang memang beberapa data pribadinya sudah terbuka, akan kita tutup," tegas Budi.

Budi pun mengimbau agar masyarakat tidak main-main dengan data dan menjaga privasi antar warga. Selain itu, ia juga mengingatkan penyebaran informasi bisa dijerat dengan UU ITE.

Topik
novita ordiana winardipembagian bantuanpikiran manusiaVaksinasimpr soal aandemen
Townhouse-The-Kalindra-foto-The-Kalindra-P80c5928dba440a88.jpg

Berita Lainnya

Berita

Terbaru