Kominfo hingga BSSN Usut Beredarnya Sertifikat Vaksin Presiden Jokowi di Medsos

Sep 03, 2021 14:45
Presiden Joko Widodo (Foto: Okezone Nasional)
Presiden Joko Widodo (Foto: Okezone Nasional)

JATIMTIMES - Publik kini tengah dihebohkan dengan beredarnya sertifikat vaksinasi Covid-19 milik Presiden Joko Widodo di media sosial. Terkait hal ini, Pemerintah pun sedang menelusuri viralnya sertifikat vaksinasi milik Jokowi itu. 

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) kini tengah berkoordinasi terkait persoalan tersebut.

Siang ini, Jumat (3/9/2021) pemerintah akan mengungkapkan beredarnya sertifikat vaksin Jokowi yang beredar luas di jagat maya. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menegaskan bahwa aplikasi PeduliLindungi saat ini aman dan tidak mengalami kebocoran data.

"Data PeduliLindungi yang saat ini berada di cloud Kominfo di migrasi ke data center Kominfo dan statusnya aman," ujar Johnny.

Seperti diketahui, sertifikat vaksinasi Jokowi itu tak hanya memuat nama saja. Namun juga tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir, dan barcode yang merupakan data pribadi.

Surat keterangan vaksinasi Covid-19 itu menyatakan bahwa Jokowi telah divaksinasi untuk dosis ke-2 pada 27 Januari 2021. Lalu pada bagian bawah sertifikat itu, ada logo KPC-PEN, Kementerian Kominfo, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian BUMN. 

Bahkan, tersebar pula nomor HP ajudan Presiden. Dengan adanya kebocoran sertifikat vaksin ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan warganet soal sanksi pidana jika menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) orang lain.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Zudan Arif Fakrulloh mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan hal tersebut. Zudan juga menekankan pentingnya kerahasiaan data pribadi bagi setiap warga negara.

"Ini bukan kebocoran NIK, tetapi menggunakan data orang lain untuk mendapatkan data informasi orang lain. Ada sanksi pidananya untuk hal ini," ucap Zudan. 

Selain itu, Zudan juga menyebutkan Pasal 95 Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang mengatur penjara maksimal 2 tahun dan/atau denda maksimal Rp25 juta bagi orang yang tanpa hak mengakses data kependudukan. Kemudian, Pasal 95A undang-undang itu mengatur hukuman yang sama bagi orang yang menyebarkan data kependudukan.

Pada kesempatan yang sama, Zudan menyarankan perbaikan pada aplikasi PeduliLindungi. Ia berharap sistem perlindungan data di aplikasi tersebut itu ditambah.

Di sisi lain, anggota DPR Fraksi PDIP Rahmad Handoyo meminta agar penyebar sertifikat vaksin milik Jokowi dicari dan diusut tuntas.

"Pendalaman dulu siapa yang bertanggung jawab, siapa yang mencuri data dan menyebarkan, itu harus bertanggung jawab. Itu bisa ditelusuri kok," kata Handoyo. 

"Ini harus didalami dan dituntaskas. Harus dipertanggungjawabkan dari sisi hukum," lanjutnya.

Handoyo juga menyebut perlunya penyempurnaan sistem untuk perlindungan data pribadi, apalagi di masa proses vaksinasi Covid-19 yang sedang berjalan saat ini. Ia meminta agar pihak Kemenkes untuk berkolaborasi dengan instansi terkait.

Sementara, juru bicara Presiden, Fadjroel Rachman, menyesalkan atas kejadian tersebut.

"Menyayangkan kejadian beredarnya data pribadi tersebut," kata Fadjroel. Dalam hal ini, ia berharap ada langkah khusus untuk menanganinya. 

Fadjroel berharap peristiwa serupa tidak akan terulang lagi di kemudian hari. 

"Berharap segera melakukan langkah khusus untuk mencegah kejadian serupa termasuk melindungi data milik masyarakat," tandasnya.

Topik
novita ordiana winardiPresiden Joko Widodopembagian bantuanVaksinasi
Townhouse-The-Kalindra-foto-The-Kalindra-P80c5928dba440a88.jpg

Berita Lainnya

Berita

Terbaru