Soal Temuan BPK Terkait Bansos, LIRA Endus Ada Unsur Kesengajaan

Sep 02, 2021 15:16
Ketua DPD LIRA Malang Raya, M. Zuhdy Achmady.(Foto: Riski Wijaya/ MalangTIMES).
Ketua DPD LIRA Malang Raya, M. Zuhdy Achmady.(Foto: Riski Wijaya/ MalangTIMES).

JATIMTIMES - Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) mengendus adanya unsur kesengajaan oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Malang terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal pengadaan packaging dan distribusi pada program JPS dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim tahun 2020 lalu. Dimana program itu diperuntukkan bagi masyarakat Kabupaten Malang yang terdampak Covid-19.

Dalam LHP BPK tahun 2021, pengadaan packaging dan distribusi yang mencapai Rp 862.500.000 itu dinilai oleh BPK sebagai kelebihan pembayaran. Sebab, rencana pengadaan yang bersumber pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten Malang itu tidak tertuang di dalam kontrak antara Dinsos dengan 7 penyedia.

Berdasarkan hal itulah, LIRA menduga kuat adanya unsur kesengajaan dalam rencana tersebut. Sebab, di dalam kontrak tersebut, anggaran sebesar Rp 30 miliar yang digelontorkan dari anggaran belanja tak terduga (BTT) Provinsi Jawa Timur untuk pengadaan bahan pangan dinilai sudah selayaknya jika bahan pangan yang dimaksud sudah termasuk dikirimkan dengan kemasannya.

"Packaging dan distribusi yang jadi temuan BPK itu memang janggal, dan pantas jadi temuan. Karena namanya beli beras, secara otomatis dengan pengemasannya, begitu juga distribusinya. Apalagi di LHP BPK disebut sudah ada perjanjian dengan penyedia, kok dianggarkan lagi. Sehingga hal itu patut diduga ada unsur kesengajaan," ujar Ketua DPD LIRA Malang Raya, M Zuhdy Achmadi melalui sambungan telepon, Rabu (1/9/2021) malam.

Sementara itu, dari pengamatannya, jika berpedoman pada Pasal 4 Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), pengembalian kerugian negara tidak menghapus unsur pidana, dan secara hukum menurutnya ada debatable dalam pasal tersebut. Artinya, jika perkara tersebut sudah dalam penyidikan, maka sudah tentu harus dilanjutkan. Namun jika masih dalam penyelidikan atau masih dalam BAP Inspektorat, dan ada upaya pengembalian, maka dianggap TP-TGR (Tuntutan Perbendaharan dan Tuntutan Ganti Rugi). Atau pengembalian secara administratif.

"Seharusnya dilanjut, agar jadi efek jera yang lain, mengingat dana bansos ini cukup seksi untuk dinikmati oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab. Para penikmat dana bansos ini dari hulu ke hilir. Dulu ada wacana untuk hukuman mati bagi koruptor dana bansos saat pandemi covid ini," terangnya.

Dirinya pun berharap agar dalam hal ini aparat penegak hukum (APH) bisa mengusut tuntas perkara ini. Sebab, ia yakin dalam perkara ini, diduga kuat ada kerugian negara.

"Jika kerugian negara dikembalikan, apakah persoalan itu harus didiamkan kasusnya. Terus bagaimana dengan Undang-Undang Nomer 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi pada Pasal 4. Yang mana, Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapus tindak pidananya," tegasnya.

Di sisi lain, ia membandingkan dengan kasus penyelewengan dana bantuan dalam program keluarga harapan (PKH) di Desa Kanigoro Kecamatan Pagelaran beberapa waktu lalu. Dimana tersangkanya yang merupakan pendamping PKH langsung dilakukan penahanan oleh aparat penegam hukum.

"Kenapa orang yang menyelewengkan dana PKH beberapa waktu lalu langsung ditahan. Dia sangat mungkin mampu mengembalikan. Misalkan dia mengembalikan, apa bisa dia bebas. Ini kok akal-akalan mau diloloskan. Satu-satunya jalan mantan Kadinsos harus muncul, biar terbongkar semuanya, beliau saksi kunci," pungkasnya.

Topik
Kadinsos Kabupaten Malangdugaan korupsi dinsos kabupaten malangdugaan korupsi bantuan covid 19pandawa bpjs kesehatanKorupsi Bansos
Townhouse-The-Kalindra-foto-The-Kalindra-P80c5928dba440a88.jpg

Berita Lainnya

Berita

Terbaru