Berlanjutnya PPKM Diprediksi Meningkatkan Angka Kemiskinan

Aug 26, 2021 18:40
Kepala Bappeda Kabupaten Malang, Tomie Herawanto.(Foto: Riski Wiayanto/ MalangTIMES).
Kepala Bappeda Kabupaten Malang, Tomie Herawanto.(Foto: Riski Wiayanto/ MalangTIMES).

JATIMTIMES - Pandemi Covid-19 yang diikuti dengan diterapkannya kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) ternyata dikhawatirkan dapat berimbas pada kenaikan prosentase kemiskinan di Kabupaten Malang. Sebab memang di masa PPKM ini, pergerakan ekonomi masyarakat terbilang melesu. 

Analisa tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang, Tomie Herawanto. Pasalnya, di dalam kebijakan PPKM terdapat berbagai pembatasan-pembatasan bagi semua sektor. Terutama, dinilai begitu berdampak pada aktivitas ekonomi di lingkungan masyarakat bawah. Seperti pedagang dan lainnya.

"2020 angka kemiskinan 10,3 persen. 2021 masih proses (perhitungan) karena itu kewenangan dari BPS (Badan Pusat Statistik). Namun dengan kondisi Covid-19 saat ini kami memprediksi (persentase kemiskinan) akan naik," ujar Tomie, Kamis (26/8/2021).

Dirinya beranggapan, jika kondisi pandemi Covid-19 masih terus berlanjut dan tetap diikuti perpanjangan pada kebijakan PPKM, ia sangsi jika angka kemiskinan dapat turun di tahuni 2021 ini. Sebab dampak sosial dan ekonominya juga masih berlanjut.

"Pada tahun 2021 hingga Agustus PPKM diperpanjang dan pandemi Covid-19 masih ada. Yang jelas dampak itu masih berlanjut dari sisi ekonomi dan sosial," imbuh Tomie.

Meskipun sebenarnya PPKM berdampak pada turunnya aktivitas ekonomi masyarakat karena berbagai batasannya, ia tidak menampik bahwa PPKM ini ditempuh juga untuk dapat menyelamatkan masyarakat dari Covid-19. Apalagi sejak bulan Juli, juga tercatat ada kecenderungan kenaikan jumlah kasusnya.

"Memang dari sisi sosial dan ekonomi PPKM ini​ berimbas pada sektor tersebut. Tapi kan juga berdampak baik terhadap pemulihan kesehatan secara komunal," sebutnya.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Malang sejatinya telah memiliki sejumlah terobosan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan. Sekretaris (Daerah) Sekda Kabupaten Malang Wahyu Hidayat menerangkan, pada tahun 2021 Pemkab Malang menggelontrokan anggaran sebesar Rp 362 miliar untuk Pemilihan Ekonomi Nasional (PEN). Sebuah program yang ditujukan untuk memulihkan ekonomi rakyat yang sedang hancur akibat wabah corona.

"Anggaran PEN relatif besar. Kami potong 25 persen dari DAU (Dana Alokasi Umum), nilainya Rp 362 miliar,” ujar Wahyu.

Wahyu mengatakan, dana yang didapat dari berbagai kebijakan refocusing itu, skema pendistribusian diserahkan kepada beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab. Sedangkan sebagai bentuk transparansi dan pengawasan, ia juga mengaku terus melakukan monitoring realisasi pelaksanaan PEN yang dilakukan setiap OPD. 

Dana ratusan miliar Rupiah tersebut secara amanah diprioritaskan untuk penanganan warga terdampak Covid-19 dan menekan angka kemiskinan. Namun hingga kini Pemkab Malang belum memberikan keterangan resmi terkait serapan dana PEN sesuai amanah yang dimandatkan.

”PEN ini banyak (bidang). Infrastruktur juga termasuk PEN. Kemudian sektor pertanian, ya seperti UMKM, perindustrian dan perdagangan, peternakan, perikanan juga termasuk,” pungkasnya.

Topik
covid 19 kabupaten malangppkm jawa baliPPKMdampak ppkmAngka Kemiskinan
Townhouse-The-Kalindra-foto-The-Kalindra-P80c5928dba440a88.jpg

Berita Lainnya

Berita

Terbaru