26 Ribu KK Belum Punya Jamban, Pemkab Malang Bangunkan MCK

Aug 19, 2021 18:19
Kepala Bappeda Kabupaten Malang Tomie Herawanto (Foto: Riski Wiayanto/MalangTIMES).
Kepala Bappeda Kabupaten Malang Tomie Herawanto (Foto: Riski Wiayanto/MalangTIMES).

MALANGTIMES - Kondisi sanitasi lingkungan di Kabupaten Malang ternyata masih belum sepenuhnya baik. Berdasarkan catatan dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang, hingga saat ini sekitar 3,546 persen belum memiliki jamban atau sebanyak 26.020 KK (kepala keluarga). Sementara sebesar 96,4 persen atau sebanyak 707.765 KK sudah memiliki jamban. 

Dari data tersebut, mayoritas keluarga yang  belum berada dalam lingkungan sanitasi yang baik berasal di daerah pelosok. Antara lain Sumbermanjing Wetan, Gedangan, dan  Bantur.

Melihat kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang akan membangunkan tempat mandi cuci kakus (MCK) bagi warga yang memang belum punya.  "Kami menindaklanjuti dan menjadi sebuah keberlanjutan nanti ke depan. Polanya dengan melibatkan masyarakat sekitar, dengan pola padat karya," ujar Kepala Bappeda Kabupaten Malang, Tomie Herawanto, Kamis (19/8/2021).

Tomie menjelaskan, akan ada beberapa manfaat yang didapat atas pembangunan MCK tersebut. Tentu yang paling utama adalah manfaat dari segi kesehatan. Adanya MCK, diyakoni dapat meningkatkan kualitas sanitasi di maauarakat. Sehingga secara tidak langsung, pola hidup juga akan membaik dengan lingkungan yang bersangsur lebih sehat. 

Selain itu, proyek pembangunan ini akan melibatkan masyarakat sekitar sebagai penggarapnya. Khususnya bagi mereka yang belum mempunyai pekerjaan atau berpenghasilan rendah.

"Kalau ini bukan keadaan covid, bisa diselesaikan dengan pihak ketiga. Tapi kali ini melibatkan masyarakat. Kami memaksimalkan yang tidak mempunyai pekerjaan sehingga mereka bisa mendapatkan penghasilan," imbuhnya.

Dalam rencana tersebut, rencananya Pemkab Malang akan mengalokasikannya dari hasil refocusing dan realokasi yang telah dilakukan beberapa waktu lalu. Nilainya, menurut catatan Tomie, kurang lebih sekitar Rp 300 miliar. Sementara itu, rencana penganggarannya juga akan diformulasikan bersama APBDes. 

"Pendanaan di sebar ke tingkat bawah. Walaupun ini menggunakan APBD kami juga menekankan peran pemerintah desa dengan menggunakan APBDesnya itu. Sehingga nanti jika ada daerah yang tak ter-backup pembangunan MCK-nya menggunakan APBD, maka bisa ditindaklanjuti menggunakan APBDes," terang Tomie.

Walau begitu,  upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat ini juga harus dibarengi dengan mengubah perilaku hidup warga itu sendiri. Sebab, meskipun sudah mempunyai jamban, masyarakat akan tetap pada kebiasaanya untuk melakukan aktivitas BAB (buang air besar) atau yang lainya di sungai. 

"Mengubah perilaku, biasanya ada yang kebiasaan BAB di sungai. Jadi, tidak hanya pemenuhan, tetapi juga merubah perilaku dan budaya itu," pungkasnya.

Topik
Warga tak punya jambanfasilitas MCKPemkab Malanggerakan pramuka kwartir cabang kota batu
Townhouse-The-Kalindra-foto-The-Kalindra-P80c5928dba440a88.jpg

Berita Lainnya

Berita

Terbaru