Kegunaan Fitur 'Usul' dan 'Sanggah' Pada Aplikasi Cek Bansos yang Baru Diluncurkan Mensos Risma

Aug 17, 2021 19:01
Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini dalam acara Sosialisasi Virtual Aplikasi Cek Bansos yang digelar secara virtual (17/8/2021)
Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini dalam acara Sosialisasi Virtual Aplikasi Cek Bansos yang digelar secara virtual (17/8/2021)

JATIMTIMES - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini terus mendorong perbaikan data kemiskinan. Salah satunya dengan berupaya meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan sosial (bansos). Terbaru, cara yang dilakukan, Kemensos dengan mengaktifkan fitur 'usul' dan 'sanggah' pada aplikasi Cek Bansos.

Menurutnya, aktivasi fitur 'usul' dan 'sanggah' sebagai terobosan dari permasalahan data selama ini. Yakni adanya orang yang berhak mendapatkan bantuan tapi tidak dapat (exclusion error), dan ada yang tidak berhak tapi mendapatkan bantuan (inclusion error).

“Dengan fitur ini, masyarakat bisa ikut mengontrol pembaruan data. Keterlibatan masyarakat juga bisa mengakselerasi proses pembaruan sehingga membantu tugas pemerintah daerah karena sesuai dengan  UU No 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, pembaruan data menjadi kewenangan pemerintah daerah,” kata Mensos Risma, dalam acara Sosialisasi Virtual Aplikasi Cek Bansos yang digelar secara virtual (17/8/2021).

Dalam kesempatan tersebut, Risma berharap, dengan penambahan fitur tersebut tidak bermaksud meniadakan kewenangan pemerintah daerah. Namun lebih kepada agar dapat menjadi kontrol dari kemungkinan adanya kekurangtepatan penerima bantuan.

“Dengan fitur ini, bisa menjadi alat kontrol dari kemungkinan kekurangtepatan menetapkan penerima bantuan. Inilah yang dibutuhkan pemerintah daerah,” imbuhnya. 

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Bidang Pengembangan SDM dan Program Kementerian, Suhadi Lili menyatakan bahwa berdasarkan UU No. 13/2011 warga tidak mampu berhak mengusulkan diri untuk mendapatkan bantuan. Fitur tersebut sebagai implementasi amanah UU supaya warga yang sebelumnya tidak bebas mengusulkan diri karena berbagai alasan, bisa terakomodasi.

Sehingga, sebagai mandat dari Undang-Undang, maka partisipasi masyarakat adalah pilihan yang harus diambil dalam penyaluran bansos. Selain itu, juga mempertimbangkan besarnya data yang harus dikelola, serta peran strategis data itu sendiri yang menjadi rujukan dari berbagai program dukungan untuk masyarkat kurang mampu.

“Adapun bila terdapat sengketa dalam pembaruan data, ada tahapan quality assurance yang akan dilakukan oleh perguruan tinggi,” ujar Suhadi.

Sementara menurut Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kesejahteraan Sosial Kemensos Agus Zainal Arifin, fitur ini dibuat untuk mendukung Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kemensos. Dalam mendukung perbaikan data, Kemensos memiliki program 3 tahap perbaikan. Pertama, berupa pembenahan dan integrasi data yang sebelumnya terdiri dari empat pulau data.

“Saat ini sudah berhasil disatukan 3 pulau data. Kemensos telah mengesahkan data secara periodik setiap bulan, yakni bulan Mei, Juni, dan Juli dalam penyelesaian. Yang kedua adalah inklusifitas. Dengan adanya fitur itu, memungkinkan masyarakat dapat mengakses bantuan. Masyarakat yang selama ini kesulitan mendapatkan haknya, kini mendapatkan kesempatan,” ujar Agus Zainal. 

Kemudian aspek ketiga adalah keterbukaan atau transparansi. Dengan aplikasi cek bansos dimungkinkan berjalannya pengawasan secara bersama-sama sehingga penyaluran bansos lebih tepat sasaran. Agus menyampaikan apresiasi atas peran sejumlah daerah yang telah melakukan pembaruan data dan menyampaikan usulan baru bagi penerima bantuan.

“Usulan daerah banyak yang masuk dan kami berterimakasih sekali. Pusdatin Kesos siap melakukan supervisi dengan datang ke daerah, bila terdapat kendala dalam penyampaian usulan,” pungkasnya.

Topik
bantuan sosialpolemik banyuwangi bondosoKementerian Sosialmensos rismaTri Rismaharini
Townhouse-The-Kalindra-foto-The-Kalindra-P80c5928dba440a88.jpg

Berita Lainnya

Berita

Terbaru