Sekretaris Komisi B Sayangkan Penanganan Covid-19 Kota Malang yang Diintervensi Pusat

Aug 13, 2021 17:23
Sekretaris Komisi B DPRD Kota Malang, Arief Wahyudi. (Foto: Istimewa).
Sekretaris Komisi B DPRD Kota Malang, Arief Wahyudi. (Foto: Istimewa).

MALANGTIMES - Penanganan Covid-19 di Kota Malang menjadi sorotan. Bahkan, di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 pada 2-9 Agustus 2021 lalu, pemerintah pusat turut mengintervensi bersama 2 daerah lain di Malang Raya dan Bali.

Kondisi ini, cukup disayangkan oleh Sekretaris Komisi B DPRD Kota Malang Arief Wahyudi. Terlebih, hingga membuat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin turun tangan untuk melakukan pengecekan langsung di wilayah Malang Raya.

"Sebagai Arek Malang sebenarnya saya malu Kota Malang menjadi sorotan, bahkan Pemerintah Pusat ikut intervensi dalam menyelesaikan perkembangan penanganan pandemi yang amburadul yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang selama ini," ujarnya, Jumat (13/8/2021).

Karena itu, Arief mendorong, agar hal ini menjadikan instropeksi diri bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dalam menangani pandemi Covid-19. Begitu pula, dengan stake holder terkait, karena persoalan ini dinilai tidak akan bisa tuntas jika hanya mengandalkan pemerintah saja.

"Ini masalah bersama, maka sebaiknya turunnya Pemerintah Pusat ke Kota Malang kita jadikan instropeksi bersama baik oleh Pemerintah, DPRD, ataupun pihak-pihak lainnya. Bahkan masyarakat Kota Malang agar ke depan lebih baik lagi dalam menghadapi pandemi ini," jelasnya.

Adapun, mengenai sistem pendataan yang mengalami keterlambatan, Arief menyebut, hal itu harus diperbaiki dengan optimal. Sebab, data merupakan komponen utama dalam menangani berbagai persoalan penanganan Covid-19.

"Kesalahan data, keterlambatan data justru akan membuat langkah penanganan maupun penanggulangannya juga salah. Wali Kota (Wali Kota Malang Sutiaji) sebagai orang nomor satu bahkan sebagai Ketua Satgas Covidz19 Kota Malang juga harus bertanggungjawab atas kelemahan sistem pendataan ini," tegasnya.

Lebih jauh, politisi PKB ini menyampaikan, meski kondisi saat ini angka penambahan kasus Covid-19 mulai melandai, namun metode penanganan tetap harus dioptimalkan. Menurutnya, masih ada titik kelemahan yang dalam hal ini perlu dibenahi, salah satunya berkaitan dengan 3T (Testing, Tracing, dan Treatment).

"Sudah sejak awal saya sampaikan untuk melakukan tracing dan melakukan swab atas wilayah yang beberapa warganya ada yang terkonfirmasi positif Covid-19, namun sampai saat ini hal tersebut tidak dilakukan malah diminta masyarakat yang pro aktif datang ke pusat pelayanan kesehatan," imbuhnya.

Kondisi ini dinilai cukup ironis, karena masyarakat yang terindikasi Covid-19 justru yang harus bergerak sendiri. Hal ini justru dikhawatirkan akan menyebarkan virus saat perjalanan ke Fasilitas Layanan Kesehatan (Fasyankes).

"Bagaimana dengan pengantarnya, bagaimana  kalau di jalan ketemu dan melakukan kontak dengan orang lain, bagaimana kalau meludah di jalan sembarangan yang tentu semua adalah hal-hal yang membahayakan karena dapat menularkan ke orang lain," terangnya.

Ia menekankan, agar sepulangnya kedatangan dari para menteri, Pemkot Malang segera melakukan koordinasi ulang. Hal ini berkaitan dengan perombakan management, baik berkaitan untuk sosialisasi protokol kesehatan, penanganan orang yang terindikasi Covid-19. 

"Termasuk isolasi terpusat (isoter), penanganan di rumah sakit sampai ke penanganan jenazah akibat Covid-19," ungkapnya.

Pihaknya, juga mengkritisi Wali Kota Malang Sutiaji untuk tidak gampang menyampaikan statement kepada media terkait program penanganan Covid-19 yang belum tentu bisa terlaksana. Sebab, sebagai anggota dewan, dirinya seakan menjadi aduan masyarakat ketika hal itu tak kunjung ada realisasi.

"Karena saya sebagai anggota dewan selalu menjadi tabrakan masyarakat. Karena mereka berfikir apa yang disampaikan wali kota pasti sudah sepengetahuan dan atas persetujuan dewan, padahal kan tidak demikian adanya," katanya.

Meski begitu, Arief juga berharap, agar penambahan relawan di tiap RT bisa betul-betul maksimal dijalankan. Sehingga, pemantauan, hingga penanganan Covid-19 di tingkat wilayah mampu menekan laju kasus saat ini.

"Dengan catatan hasil pantauan jangan hanya dijadikan sebagai data, tapi harus ditindaklanjuti dengan baik oleh pemerintah," pungkasnya.

Topik
Covid 19Covid 19 Kota MalangDPRD Kota MalangPenanganan Covid 19
Townhouse-The-Kalindra-foto-The-Kalindra-P80c5928dba440a88.jpg

Berita Lainnya

Berita

Terbaru