Target Pendapatan Daerah Tahun 2021 Kota Malang Turun Rp 179 Miliar

Aug 13, 2021 13:42
Wali Kota Malang, Sutiaji. (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES).
Wali Kota Malang, Sutiaji. (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES).

MALANGTIMES - Situasi pandemi Covid-19 yang urung usai hingga kini, menjadikan berbagai sektor mengalami dampak. Dalam hal ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang juga menurunkan target pendapatan daerah di tahun 2021 ini.

Hal itu, masuk dalam rancangan Perubahan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan Rancangan Perubahan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) Tahun Anggaran 2021. Di mana, tahun target pendapatan daerah berkurang sebesar Rp 179 miliar.

"Target awal pendapatan daerah sebesar Rp 2,25 triliun, tapi dalam perubahan KUA PPAS 2021 ini Pendapatan Daerah ditargetkan menjadi Rp 2,071 T atau berkurang Rp 179 M dari target awal," ujar Wali Kota Malang Sutiaji.

Menurutnya, adanya perubahan tersebut disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat. Di mana, penyusunan APBD mengacu pada RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) dan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Daerah) Provinsi. Di mana, hal itu mengacu pada kebijakan strategis nasional.

"Dari asumsi penurunan prediksi kemarin tahun 2020 pandemi selesai, tapi ternyata sekarang masih terus. Sehingga ini berefek pada pendapatan bagi hasil dan seterusnya. Kebijakan berubah, itu yang melatari APBD perubahan," jelasnya.

Beberapa dari perubahan pendatan daerah itu, yakni dari target PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Malang dari target awal sebesar Rp 776 miliar berubah menjadi Rp 696 miliar.

Kemudian, penurunan target Pendapatan Transfer, yang semula sebesar Rp 1,38 triliun menjadi sebesar Rp 1,3 triliun.

"Aspek belanja daerah, proyeksi belanja direncanakan sebesar Rp 2,6 triliun. Naik 2,54 persen dibandingkan dengan proyeksi awal. Perubahan pos anggaran ini terdiri dari pos belanja operasional, belanja modal dan BTT (Belanja Tidak Terduga)," imbuhnya.

Lebih jauh, Sutiaji menyampaikan, Belanja Daerah diprioritaskan pada pelaksanan urusan pemeritah yang sudah diamanahkan undang-undang. Sementara, untuk alokasi BTT, masih diprioritaskan sebagai antisipasi penanganan pandemi Covid-19.

Yang mana, pemanfaatan belanja bersifat reguler atau rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat. "Seperti pembayaran gaji PNS, dan belanja operasional kantor. Tentu tetap mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas,” pungkasnya.

Topik
belanja kota malang 2022Walikota MalangKUA PPAS Kota Malang
Townhouse-The-Kalindra-foto-The-Kalindra-P80c5928dba440a88.jpg

Berita Lainnya

Berita

Terbaru