KUA-PPAS APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2022 Defisit Rp 107 Miliar

Aug 12, 2021 18:19
Rapat Paripurna di Ruang Sidang DPRD Kota Malang, Kamis (12/8/2021). (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES).
Rapat Paripurna di Ruang Sidang DPRD Kota Malang, Kamis (12/8/2021). (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES).

MALANGTIMES - Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kota Malang tahun anggaran 2022 masih dalam pembahasan legislatif. 

Meski begitu, DPRD Kota Malang masih memberikan beberapa catatan. Hal ini dibahas dalam Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPRD Kota Malang terhadap KUAPPAS-APBD tahun anggaran 2022 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Malang, Kamis (12/8/2021).

Ketua DPRD Kota Malang I Made Ria Diana Kartika menyatakan, legislatif telah sepakat intuk dilanjutkan pembahasan ke RAPBD 2022. Namun, ada beberapa catatan KUA-PPAS APBD tahun anggaran 2022.

Seperti, asumsi turunnya proyeksi pendapatan transfer sebesar Rp 194 Miliar di tahun 2022. Dalam hal ini Banggar mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk memaksimalkan upaya pencapaian target dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan kinerja aparatur daerah.

Pun demikian, merumuskan upaya-upaya pencapaian target secara rasional berdasarkan analisa potensi pendapatan dan kebijakan yang kreatif dan inovatif.

Hal lainnya, yang juga disoroti, yakni dalam KUA-PPAS APBD 2022 masih adanya defisit sebesar Rp 107 Miliar. "Intinya kita sudah sepakat melanjutkan pembahasan ke RAPBD 2022 tapi dengan catatan-catatan yang kami sampaikan tadi. Karena di KUA-PPAS APBD murni 2022 kita masih defisit anggaran 107 Miliar," ujarnya.

Made menjelaskan, tim Banggar melihat jika masih ada program-program yang belum waktunya untuk dianggarkan. Di mana, jika dilakukan pemotongan dari anggaran yang diusulkan kepada DPRD Kota Malang, maka jumlah defisit hanya sekitar Rp 30 Miliar saja.

"Dari situ Banggar menyakini akan mampu ditutup dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) kita," jelasnya.

Sementara itu, Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan, target-target yang masuk dalam KUA-PPAS APBD tahun anggaran 2022 kali ini telah disesuaikan dengan kondisi dan situasional saat ini dan bersifat asumsi. Adapun, terjadinya SILPA di tahun 2021 lalu, itu yang memang perlu untuk dilakukan perubahan anggaran.

"Contoh ada pendapat Banggar, SiLPA 2021 sudah diproyeksi kita gunakan Rp 107 Miliar untuk prediksi dalam kegiatan di tahun 2022. Itu tidak bs diotak-atik, tinggal kelebihan Rp 107 Miliar itu yang akan diprediksikan untuk itu," ungkapnya.

Topik
Rapat Paripurna DPRDKUA PPAS Kota MalangWali Kota Malang SutiajiKUA PPAS APBD 2022UMKM Lumajang
Townhouse-The-Kalindra-foto-The-Kalindra-P80c5928dba440a88.jpg

Berita Lainnya

Berita

Terbaru