Update Bantuan DTH Korban Gempa Bumi, 134 Calon Penerima Dicoret

Aug 06, 2021 19:00
Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan (foto: Hendra Saputra/MalangTIMES)
Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan (foto: Hendra Saputra/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Bantuan DTH (Dana Tunggu Hunian) tahap pertama untuk warga Kabupaten Malang yang terdampak gempa bumi 10 April lalu sudah terealisasi pada 3 Agustus 2021. Namun, pendistribusian DTH tahap pertama tersebut masih menyisakan persoalan. Sebab dari 751 warga yang menjadi target penerima DTH, 134 orang di antaranya belum memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi. 

“Penyebabnya adalah banyak identitas kependudukan yang tidak sesuai. Misalnya NIK KTP dan KK-nya berbeda, namanya yang tidak sesuai, atau alamatnya yang berbeda. Namun dapat masuk di tahap berikutnya dengan validasi data kependudukan,” terang Kabid Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang, Sadono Irawan, Jum'at (6/8/2021).

Sadono mengaku bahwa dana tersebut direalisasikan kepada 617 warga terdampak gempa bumi dari 18 kecamatan di Kabupaten Malang. Dan proses pendistribusiannya dilakukan melalui rekening. 

“Penyalurannya via transfer melalui Bank BRI. Makanya, by name by adress harus singkron dan valid satu sama lain,” tuturnya.

Sementara, untuk 134 warga terdampak gempa yang identitas kependudukannya tidak sesuai akan dilakukan anulir pemutakhiran data. Hal itu dapat dilakukan melalui pemerintah desa dan kecamatan masing-masing. 

“Sebelumnya kami sudah menyampaikan surat ke masing-masing pemerintah setempat agar mensosialisasikan terkait ketertiban identitas ini. Tapi ternyata faktanya masih banyak yang bermasalah,” kata dia. 

Disinggung terkait penyaluran bantuan DTH selanjutnya, Sadono mengaku hingga saat ini tahapan verifikasi yang dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang belum kelar. Belum kelarnya proses verifikasi itu karena beberapa pegawai DPKPCK ada yang terpapar covid-19. Hingga untuk melakukan verifikasi lapangan harus menunggu hingga isolasi mandiri usai. 

Namun nantinya akan ada verifikasi ulang oleh tim BPBD Kabupaten Malang sebelum diserahkan ke setiap kecamatan untuk dilakukan verifikasi data sesuai dengan data kependudukan. Juga akan dilakukan sosialisasi sesuai dengan ketentuan dan petunjuk teknis dari BNPB terkait DTH dan bantuan dana stimulan. 

“Dua pekan lalu kami (BPBD) dan DPKPCK dipanggil ke kantor DPRD Kabupaten Malang untuk segera menyelesaikan verifikasi. DPKPCK menyampaikan bahwa banyak pegawainya yang isolasi mandiri sekaligus karena masih dalam situasi PPKM,” kata Sadono.

Topik
Gempa Bumibencana kabupaten malangdinas pertanian kabupaten lumajang
Townhouse-The-Kalindra-foto-The-Kalindra-P80c5928dba440a88.jpg

Berita Lainnya

Berita

Terbaru