BPJS Kesehatan Malang Perpanjang Kerjasama dengan Kejari Kabupaten Malang

Jul 29, 2021 15:52
Proses penandatanganan kerjasama yang dilakukan secara virtual antara BPJS Kesehatan Malang dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, Rabu (28/7/2021). (Foto: BPJS Kesehatan)
Proses penandatanganan kerjasama yang dilakukan secara virtual antara BPJS Kesehatan Malang dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, Rabu (28/7/2021). (Foto: BPJS Kesehatan)

MALANGTIMES - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Malang melakukan perpanjangan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Malang. Kerjasama dalam tiga hal itu ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada hari Rabu (28/7/2021) secara virtual. 

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malang dr Dina Diana Permata menjelaskan, bahwa kerjasama yang dijalin antara BPJS Kesehatan Cabang Malang dengan Kejari Kabupaten Malang mencakup tiga hal utama.

"Perjanjian kali ini mencakup tiga lingkup kerjasama yang terdiri dari bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya yang dapat diberikan kepada BPJS Kesehatan Cabang Malang," ungkapnya dalam keterangan resmi yang diterima MalangTIMES.com, Kamis (29/7/2021).

Terlebih lagi, jalinan kerjasama antara BPJS Kesehatan Cabang Malang dengan Kejari Kabupaten Malang sudah berjalan di tahun-tahun sebelumnya. "Dan dampaknya sangat luar biasa terhadap kepatuhan badan usaha di wilayah Kabupaten Malang," tuturnya. 

Dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dilakukan secara virtual tersebut juga dihadiri langsung oleh Kepala Kejari Kabupaten Malang Edi Handojo. 

Dengan adanya perpanjangan kerjasama ini, diharapkan hasil perjanjian dapat meningkatkan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Khususnya segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) serta kepatuhan Badan Usaha terhadap kewajiban partisipasinya dalam program JKN-KIS.

"Memang benar ada 3 (tiga) hal terkait kerjasama ini dan hal ini juga direspon dengan sangat antusias oleh BPJS Kesehatan karena berkaitan dengan pembayaran iuran dari badan usaha. Kami juga memfasilitasi antara perizinan dengan pemerintah daerah maupun dengan BPJS Kesehatan," ujar Edi Handojo.

Edi mengatakan bahwa perjanjian kerjasama ini dilakukan agar badan usaha yang berada di wilayah Kabupaten Malang dapat semakin tertib dalam melakukan pembayaran iuran peserta BPJS Kesehatan

Pihaknya menyampaikan, sebagai salah satu upaya peningkatan kepatuhan badan usaha di Kabupaten Malang dalam membayarkan iuran para pegawai yang merupakan peserta BPJS Kesehatan, yakni dengan membuat sebuah program podcast Kejari Kabupaten Malang dengan seluruh badan usaha di Kabupaten Malang. 

Dengan harapan seluruh badan usaha dapat memahami betapa pentingnya pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Pihaknya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada BPJS Kesehatan Cabang Malang. 

“Kami sangat berterimakasih BPJS Kesehatan Kantor Cabang Malang masih memberikan kepercayaan kepada kami untuk menjalin kerjasama yang tentunya kami akan melakukan secara maksimal," tandasnya. 

Sebagai informasi, bahwa jumlah Badan Usaha (BU) yang teregistrasi di wilayah Kabupaten Malang berdasarkan data dari BPJS Kesehatan Cabang Malang adalah sebanyak 1526 BU. Untuk Badan Usaha yang masuk dalam Pemeriksaan Badan Usaha sampai dengan Juni 2021 adalah sebanyak 237 BU. 

Dari Badan Usaha yang diperiksa tersebut, terdapat tiga kategori pemeriksaan yaitu Ketidakpatuhan Pendaftaran dan Penyampaian Data, Ketidakpatuhan Pembayaran Iuran Tahun Berjalan, Ketidakpatuhan Pembayaran Iuran atas Tunggakan sampai dengan Tahun Sebelumnya.

Dari jumlah kategori tersebut, sebanyak 89 persen BU telah patuh, 7 persen BU belum patuh dan sisanya ditemukan BU yang sudah tutup dan dalam pemantauan.

Topik
BPJS KesehatanBPJS Kesehatan Cabang MalangJaminan KesehatanKabupaten MalangKejari Kabupaten Malang
Townhouse-The-Kalindra-foto-The-Kalindra-P80c5928dba440a88.jpg

Berita Lainnya

Berita

Terbaru