WHO Desak Indonesia Terapkan Pembatasan Ketat, Ini Alasannya

Jul 23, 2021 08:45
WHO (Foto: www.who.int)
WHO (Foto: www.who.int)

INDONESIATIMES - Pemerintah telah memutuskan untuk melakukan pelonggaran PPKM Darurat per 26 Juli 2021. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo melalui siaran pers Selasa (20/7/2021).

Terkait rencana pelonggaran PPKM ini, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) justru mendesak Indonesia untuk memperketat pembatasan pergerakan guna memerangi lonjakan infeksi Covid-19. Pernyataan tersebut, dirilis WHO usai Jokowi mengumumkan rencana pelonggaran PPKM.

"Indonesia saat ini menghadapi tingkat penularan yang sangat tinggi dan ini menunjukkan betapa penting penerapan kesehatan masyarakat dan langkah-langkah pembatasan sosial yang ketat, terutama pembatasan pergerakan di seluruh negeri," bunyi laporan terbaru WHO seperti dikutip Reuters, Jumat (23/7/2021). 

Dalam laporan situasi Covid-19 terbaru itu, WHO mengatakan bahwa penerapan pembatasan sosial dan kesehatan masyarakat secara ketat sangat penting. Organisasi naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu menyerukan tambahan "kebijakan tanggap sesegera mungkin" untuk mengatasi peningkatan tajam infeksi Covid-19 di 13 dari 34 provinsi di Indonesia.

Bahkan, sejumlah media internasional menyebut Indonesia sebagai salah 1 episentrum pandemi global dalam beberapa pekan terakhir karena tren penularan Covid-19 yang melonjak 5 kali lipat dalam 5 pekan terakhir.

Pekan ini, jumlah kematian Covid-19 Indonesia juga mencapai rekor tertinggi, yakni lebih dari 1.300 dalam sehari. Jumlah kematian tersebut menjadi salah 1 yang tertinggi di dunia.

Seperti diketahui, di tengah lonjakan kasus Covid-19, Jokowi memperpanjang PPKM Darurat yang seharusnya berakhir pada Selasa (20/7/2021) menjadi 26 Juli mendatang. Namun, Jokowi menyatakan pemerintah berencana menerapkan pelonggaran bertahap setelah 26 Juli jika kasus infeksi Covid-19 menurun.

"Jika tren kasus menurun, maka pada 26 Juli 2021 pemerintah akan mencabut pembatasan secara bertahap," kata Jokowi.

Perpanjangan PPKM ini tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 22 dan 23 Tahun 2021. Namun, tak ada lagi nama PPKM Darurat. Pemerintah memutuskan untuk menggunakan nama PPKM Level 1-4 untuk pembatasan di 124 kabupaten/kota di Jawa dan Bali. Pembatasan serupa juga berlaku di 15 kabupaten/kota di luar Jawa-Bali. 

Sementara itu, tingkat kasus positif Covid-19 Indonesia rata-rata 30 persen selama seminggu terakhir. WHO menyatakan bahwa tingkat positif Covid-19 di atas 20 persen berarti penularan virus Covdi-19 "sangat tinggi." Berdasarkan data WHO, seluruh provinsi di Indonesia memiliki tingkat positivity rate di atas 20 persen, kecuali Aceh dengan 19 persen.

Topik
JokowiJoko WidodoWHOaturan kemenag
Townhouse-The-Kalindra-foto-The-Kalindra-P80c5928dba440a88.jpg

Berita Lainnya

Berita

Terbaru