Masuk PPKM Level 3, Wabup Malang Minta Masyarakat Tidak Abai Prokes

Jul 21, 2021 17:03
Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto.
Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto.

MALANGTIMES - Pemerintah Pusat secara resmi memutuskan wilayah Kabupaten Malang masuk ke dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3. Hal tersebut tercantum pada Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) nomor 22 tahun 2021. 

Selain Kabupaten Malang, daerah lain di Jawa Timur (Jatim) yang juga menjadi daerah PPKM Level 3 yakni, Kabupaten Tuban, Trenggalek, Situbondo, Sampang, Ponorogo, Pasuruan, Pamekasan, Pacitan, Ngawi, Nganjuk, Mojokerto, Magetan, Lumajang, Kediri, Jombang, Jember, Bondowoso, Bojonegoro, Blitar, Banyuwangi, Bangkalan, Sumenep, Probolinggo, Kota Probolinggo dan Kota Pasuruan.

Sementara dua daerah lain di Malang Raya, yakni Kota Malang dan Kota Batu masuk pada PPKM Level 4. Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati (Wabup) Malang Didik Gatot Subroto, meminta masyarakat untuk meningkatkan proteksi diri. 

"Tetap harus waspada, kesadaran protek mandiri harus menjadi prioritas," ujar Didik, Rabu (21/7/2021).

Dirinya meminta agar masyarakat tetap disiplin dan tidak abai terhadap penerapan protokol kesehatan (prokes). Sebab dari pantauannya, pergerakan Covid-19 masih perlu untuk diwaspadai. Terlebih untuk varian delta yang begitu cepat. 

"Tingkatkan prokes, meski kita di level 3, tidak boleh kendur menerapkan prokes. Ini penting," ujar pria asal Karangploso, Kabupaten Malang ini. 

Mengacu pada Inmendagri Nomor 22 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 di wilayah Jawa- Bali, penetapan level wilayah itu ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, berpedoman pada indikator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial dalam penanggulangan pandemi Covid-19. 

PPKM pada kabupaten dan kota di wilayah Jawa dan Bali dengan kriteria level 3 dan 4 harus menerapkan kegiatan di antaranya, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dilakukan dalam jaringan (daring). 

Selain itu, pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100 persen Work From Home (WFH). Sedangkan pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial dapat beroperasi dengan ketentuan dilakukan pembatasan. 

Sementara, untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional hingga pukul 20.00 WIB, dengan maksimal pengunjung 50 persen. Untuk pelaksanaan kegiatan makan-minum di tempat umum dilarang melayani di tempat, hanya menerima delivery/ take away.

Topik
sebutan jokowipembagian daging kurbanairlanggga hartartopaparan covid 19

Berita Lainnya

Berita

Terbaru